Trenggalek, Kanaltujuh.com –
Rapat Koordinasi antara Komisi IV DPRD Trenggalek, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan Dinas Perinaker (Perindustrian dan Tenaga Kerja) digelar di gedung DPRD Trenggalek, Kamis (10/11/20222).
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek Sukarodin menyampaikan berbagai hasil pembahasannya dengan masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tersebut.
Diawali dari Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek, Sukarodin menyampaikan bahwa anggaran untuk makan satu hari bagi anak-anak Panti Asuhan angkanya terlalu minim yakni hanya 6 ribu rupiah. Jatah uang makan tersebut digunakan untuk biaya makan tiga kali dalam satu hari.
Oleh karena itu dalam pembahasan tersebut pihaknya meminta agar di tahun 2023 mendatang angkanya dinaikan menjadi 7 hinga 10 ribu per anak.
“Mengapa ini kita paksa karena satu bahwa anak-anak kita yang tidak beruntung seperti itu, ya jangan sampai lah urusan makan saja terlalu minim,” pintanya.
Lebih dari itu kata dia, dari hasil pembahasannya dengan Dinas Sosial terkuak masih adanya perkawinan dini atau pernikahan anak dibawah umur. Menurutnya dengan adanya pernikhan dini tersebut pada akhirnya menimbulkan berbagai persoalan yakni perceraian, stunting dan kemiskinan.
“Maka ini Dinas Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Kementerian agama harus bahu membahu menghadang itu,” urainya.
Pada Dinas Kesehatan, Sukarodin menyampaikan bahwa di tahun ini Dinas Kesehatan menganggarkan pengadaan tanah untuk pengembangan Puskesmas di Desa Suruh Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek senilai 1,9 milyar. Dari hasil pembahasan tersebut terlihat bahwa anggaran yang digunakan hanyalah 1,6 milyar.
Sukarodin lalu meminta agar sisa anggaran Pengadaan tanah tersebut digunakan untuk Pengembangan Puskesmas di Kecamatan Watulimo.
Dari hasil pembahasannya dengan BPBD, Sukarodin menyampaikan bahwa anggaran yang disediakan untuk perawatan dan pemeliharaan 10 kendaraan angkanya terlalu minim yakni 87 juta per tahun. Sementara dalam perencanaan anggaran di tahun 2023 justru anggaran untuk hal tersebut mengalami penurunan menjadi 71 juta.
“Di tahun 2022 saja anggaran segitu kurang, maka ini mesti kita hitung ulang,” ujarnya.
Yang terakhir dari Dinas Perinaker, Sukarodin menyampaikan agar pelatihan yang digelar oleh Dinas Perinaker hendaknya lebih melihat pada sisi output berdaya guna. Selain itu ia meminta pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Perinaker hendaknya menggandeng perusahaan lokal, dengan demikian terjadi multi efek player.
“kalau dia pelatihan di Trenggalek, kerja di Trenggalek dan dia punya bayar, maka kalau dia mau ke warung atau ngopi kan di Trenggalek, sehingga multi player efek perekonomian Trenggalek ini kan jalan,” terangnya.
