Trenggalek,kanaltujuh.com,-
Ketua Komisi I DPRD Trenggalek Alwi Burhanudin menyampaikan berbagai catatan dari hasil rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang digelar di aula gedung DPRD Trenggalek, Rabu (9/8/2023).
Adapun catatan dari masing-masing OPD tresebut adalah dari Satpol diketahui bahwa anggaran untuk pengamanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang diusulkan 41 juta belum tercover.
“Anggaran itu belum tersedia, ya dimintakan lah dimintakan anggaran itu,” kata Alwi usai memimpin rakor.
Selain itu sebutnya, petugas pemadam kebakaran membutuhkan kehandalan untuk alat transportasi. Sementara alat transportasi yang ada saat ini dinilai kurang memiliki kehandalan. Oleh karena itu dibutuhkan anggaran untuk pemeliharaan kendaraan tersebut.
Politisi dari PKS ini meminta hendaknya kepala bagian hukum Pemkab Trenggalek bertindak tegas dan berani memanggil OPD yang mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah.
“Kita minta pada (bagian) hukum untuk tegas, memanggil kepala OPD yang mengusulkan Ranperda, progresnya kayak apa, sampai bulan segini kok belum jadi Ranperdanya itu,” jelasnya.
Lebih lanjut Alwi mengatakan usulan tiap Ranperda pasti dibarengi pula dengan pembiayaan atau anggaran. Oleh karena itu kembali ia mengingatkana agar Kabag Hukum harus berani menagih pada kepala OPD pengusul Ranperda.
Meski secara kepangkatan kabag hukum dibawah Kepala OPD, namun ia menegaskan agar kabag hukum tidak melihat dari sisi tersebut.”Panggil saja, itu kewenangan kabag hukum untuk mengkoordinit itu,” terangnya.
Sementara anggaran Makaryo Ing Deso yang biasa disebut Mening Deh kata Alwi masing-masing kecamatan saat ini telah menganggarkan senilai 20 juta untuk kegiatan tersebut.