kanaltujuh.com
Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya mengatakan pihaknya ingin meluruskan pemahaman narasi yang keliru tentang dana pendidikan dipotong untuk program MBG (Makan Bergizi Gratis).
Awalnya Teddy menyampaikan kemarin ada sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis mengurangi program dan anggaran pendidikan sehingga sekolah terbengkalai kemudian guru-guru tidak diperhatikan.
“Saya mau jawab, itu narasi yang keliru,” kata Teddy dikutip dari tayangan YouTube @SekretariatPresiden, Jumat (27/02/2026).
Ia melanjutkan bahwa makan bergizi gratis ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini para siswa mulai dari PAUD,TK, SD, SMP dan SMA.
Anggaran pendidikan kata dia sudah disepakati bersama oleh DPR dan pemerintah termasuk Badan Anggaran DPR pada tahun lalu sekitar bulan September yang digunakan untuk tahun 2026.
“Apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan. Saya jawab tidak,” katanya.
Menurutnya secara fakta tidak ada program strategis pendidikan pada periode sebelumnya yang tidak berjalan atau dihentikan, bahkan ditambah seperti adanya Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Pintar dan Sekolah Rakyat.
Teddy membenarkan adanya informasi yang menyebut adanya gedung sekolah yang terbengkelai. Menurutnya itu adalah masalah yang timbul dari dulu.
“Dan anda harus ingat sekolah itu kewenangan dari pemerintah daerah, aturannya seperti itu, jadi SMA itu kewenangan Gubernur, SD dan SMP itu kewenangan Bupati dan Walikota,” ucapnya.
Meski gedung sekolah tersebut mengalami kerusakan namun di era Presiden Prabowo mulai dilakukan renovasi terhadap 16 ribu sekolah di tahun 2025.
“Datanya ada, fotonya ada, anda bisa cek dengan total anggaran sekitar Rp.17 triliun di wadahi oleh Mendisdakmen,” jelasnya.
Selain itu untuk pembelajaran digital di sekolah, pemerintah telah mengalokasikan tv digital sejumlah 280 ribu tv yang disebar di 280 sekolah.
“Belum lagi nanti ada sekolah garuda, ada sekolah terintegarsi, ada pembangunan kampus-kampus baru yang pak Presiden ingin buat,” ujarnya.
Terkait dengan informasi adanya beberapa guru yang tidak diperhatikan terutama guru honorer, Teddy mengatakan bahwa guru honorer merupakan kewenangan pemerintah daerah, sementara pemerintah pusat hanya memberi insentif atau tambahan.
Insentif sendiri sejak tahun 2005 hingga 2025 belum pernah mengalami kenaikan namun ketika Prabowo menjadi Presiden insentif untuk guru honorer mulai dinaikkan menjadi Rp.400 ribu.
“Jadi bisa anda bayangkan selama 20 tahun itu, insentif belum pernah naik, baru naik di tahun lalu menjadi Rp.400 ribu,” kata Teddy.
Terdapat pula tunjangan guru non ASN yang sebelumnya nilainya Rp.1,5 juta mengalami kenaikan menjadi Rp. 2juta.
Terkait tunjangan honor guru kata Teddy pemerintah pusat sejak dari dulu mentransfer ke pemerintah daerah dan baru diberikan ke guru dalam tempo tiga bulan sekali.
Namun di masa Prabowo tunjangan honor untuk guru diberikan secara langsung melalui rekening guru yang bersangkutan.