Trenggalek, Kanaltujuh.com –
Rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi – Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) tahun 2023 digelar diruang graha paripurna gedung DPRD Trenggalek, Senin (26/9/2022).
Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicara Tri Santoso menyampaikan apresiasi dan saran terhadap Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Pajak Daerah serta Pendapatan Retribusi Daerah.
Namun pada Belanja Daerah, Belanja Hibah dan Belanja Modal Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan mengapa terjadi penurunan dan faktor apa yang menyebabkan penurunan pada Belanja Modal tersebut.
Pada Belanja Operasi terutama pada Belanja Pegawai, Fraksi Demokrat meminta pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek agar kenaikan belanja pegawai harus terukur dan sistematis.
“Sehingga sesuai dengan perencanaan dalam pelaksanaannya,” papar Tri Santoso di ruang sidang.
Kemudian pada Belanja Barang dan Jasa, Partai Besutan dari SBY ini menyarankan agar belanja barang dan jasa dalam perencanaannya mengedepankan prinsip efisien dan efektif. Begitupun dengan Belanja Bunga diharapkan memperhatikan tahap pelaksanaan dengan baik.
Selanjutnya ketika menyoroti terkait Surplus atau Devisit Anggaran dimana terjadi devisit sebesar 3,5 milyar lebih, Partai Demokrat menyarankan agar kebijakan dalam melakukan perencanaan lebih berani dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi.
Sementara Fraksi Pari melalui juru bicaranya meminta penjelasan pada Pemkab Trenggalek tentang sejauh mana progres RAPBD 2023 dalam upaya peningkatan SDM unggul, inovatif dan kolaboratif untuk mendukung kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Kemudian juga ditanyakan tentang bagaimana progres APBD 2023 dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan berwawasan lingkungan serta sampai sejauh mana penyusunan RAPBD tersebut memperhatikan isu strategis, faktual terkini dan beberapa program yang belum tuntas.
Berikutnya giliran dari Fraksi PKS melalui juru bicaranya menyampaikan bahwa jumlah anggaran kesehatan anak relatif kecil. Adapun anggaran kesehatan untuk anak itu terdiri dari 200 juta untuk pelayanan kesehatan Balita dan 275 untuk pelayanan kesehatan Pendidikan Dasar.
Disisi lain, Fraksi PKS melihat tingginya angka stunting di Indonesia yakni 18,1 persen yang didasarkan dari hasil survey yang dilakukan SSGBI atau Survey Status Gizi Balita Indonesia pada Juli 2022.
Dalam hal ekonomi, Fraksi PKS menginginkan adanya sebuah terobosan baru yakni bagaimana pemerintah daerah bisa membuat masyarakat menjadi kaya dan memakmurkan masyarakat miskin secara tuntas.
Pada soal pembangunan infrastruktur, Fraksi PKS merasa pesimis bahwa pembangunan infrastruktur di tahun 2023 akan memiliki kualitas yang bagus, hal ini karena menurunnya anggaran untuk belanja modal sebesar 46,10 persen.
