Trenggalek, Kanaltujuh.com –
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek Mugianto mengatakan dari hasil pembahasan target pendapatan dengan OPD (Organisasi Peringkat Daerah) terkait disebutkan ada satu OPD dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang menjadi sorotan.
Adapun OPD tersebut kata Mugianto adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan. Menurutnya Komindag belum berani membuat target yang tinggi dalam hal penarikan retribusi pasar.
Mugianto tidak menjelaskan apa yang menjadi alasan Dinas Komindag tidak berani membuat target yang tinggi dalam penarikan retribusi. Ia hanya mengatakan melihat banyaknya pasar yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah, mestinya Dinas Komindag mengaktifkan penarikan retribusi.
Disinggung terkait pasar pon yang selama 2 tahun ini belakangan belum dikenakan tarif retribusi, Mugianto lalu mengatakan bahwa Pasar Pon Trenggalek hingga saat ini belum ada serah terima aset pengelolaan ke Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
“Oleh sebab itu, memang belum bisa kita tarik retribusi,” terangnya, usai menggelar rapat kerja dengan OPD terkait di Gedung DPRD Trenggalek, Kamis (2/03/2023).
Meski demikian ia berharap pada Dinas Komindag Trenggalek hendaknya mengefektifkan kembali retribusi ke beberapa pasar yang lain yang tersebar di Kabupaten Trenggalek.
“Karena ada 9 pasar yang sudah dibangun dan itu perlu dimaksimalkan (retribusinya),” pintanya.
Terkait dengan SPBU yang merupakan bagian dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), yang saat ini dikelola oleh PT JET (Jwalita Energi Trenggalek), Mugianto menjelaskan bahwa sejak SPBU dikelola oleh PT JET sejak 2 tahun yang lalu, kini telah menunjukkan tren yang positif dalam memberikan kontribusi pendapatan bagi Pemkab Trenggalek.
“Tahun 2022 kemarin bisa setor PAD 170 juta dan di tahun 2023 dia (PT JET) meyakinkan targetnya di atas tahun kemarin,” ucapnya.
Ia lalu menyarankan ke depan Badan Usaha Milik Daerah seperti BPR Jwalita, PT. JET, PDAU, Pabrik Es hendaknya bisa membuat terobosan baru baru dalam rangka meningkatkan target pendapatan daerah.
