Trenggalek, Kanaltujuh.com –
Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek Ratna Sulistyowati mengatakan berdasarkan data dari Dapodik tercatat jumlah anak yang tidak sekolah di Kabupaten adalah 3214 anak. Pernyataan ini disampaikan Ratna usai menggelar agenda penanganan anak tidak sekolah di Gedung Bhawarasa Pendopo Kabupaten Trenggalek, Senin (15/5/2023).
“Yang terdata di Dapodik itu, anak tidak sekolah di Kabupaten Trenggalek itu ada 3214 dengan berbagai macama penyebab,” kata Ratna.
Adapun berbagai penyebab tersebut kata dia mulai dari akses, ekonomi, DO atau Drop Out. Secara umum anak semestinya menjalani masa wajib sekolah 12 tahun, namun di Kabupaten Trenggalek terdapat anak yang menjalani masa sekolah hanya 7 hinga 9 tahun.
“Berarti kan hanya usia SMP kelas 2 tapi gak selesai, itu yang mau kita pacu,” ujarnya
Selain itu lanjutnya terdapat pula anak dari kalangan disabilitas yang tidak sekolah sejak dari kecil. Menghadapi situasi ini tidak mungkin hanya dibebankan pada Dinas Pendidikan semata. Untuk menangani kasus ini dibutuhkan kolaborasi antar OPD dengan kecamatan dan Desa.
“Kita sudah punya by name by addres-nya dari Dapodik itu, itu nanti yang kita sebar ke desa untuk dilakukan verifikasi,” ucap Ratna yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Dinas Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) kabupaten Trenggalek.
Ketika desa melakukan verifikasi kata Ratna pada akhirnya akan diketahui apa yang menjadi penyebab anak tidak sekolah, setelah itu akan dicari solusinya.
Kasus anak tidak sekolah sebutnya juga akan berpengaruh terhadap pencapaian indikator Index Pembangunan Manusia atau disingkat IPM. Dalam itu IPM itu salah satunya menyebut tentang lamanya anak menjalani sekolah.
”Karena kita masih 7,8,9 (tahun lamanya anak sekolah) otomatis ya saat ini Indeks Pembangunan Manusia kita masih di bawah rata-rata Jawa Timur. Jawa Timur sudah 72 koma sekian, kita masih 71,” jelasnya.
Selain melibatkan antar OPD, Kecamatan dan Desa, penanganan kasus anak tidak sekolah di Kabupaten Trenggalek juga akan dibantu oleh Unicef untuk melakukan pendampingan. Ia lalu berharap wajib belajar 12 tahun harus tercapai.
“Kalau kita bisa 12 tahun itu aja mencapai 90 persen, IPM kita mesti nyalip Jawa Timur,” tutupnya.
