Trenggalek,kanaltujuh.com – Ketua Komisi I DPRD Trenggalek Alwi Burhanudin menyampaikan dari hasil rapat evaluasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang membahas tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pendapatan Belanja Daerah (LPJ APBD) tahun 2022 terdapat beberapa catatan.
Dari beberapa catatan tersebut kata Alwi yang menjadi atensi dari Komisi I adalah tentang rendahnya serapan anggaran di beberapa OPD yang disebabkan jabatan yang kosong terutama pada eselo III A dan III B.
“Tadi ada atensi misalkan serapan anggaran rendah ternyata permasalahannya karena banyak jabatan yang belum terisi,” kata Alwi di masa isoma di gedung DPRD Trenggalek, Senin (3/7/2023).
Komisi I kata dia berharap Dinas terkait dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk segera melakukan pengisian kekosongan jabatan tersebut. Tujuannya agar anggaran yang telah dialokasikan bisa terserap dan memiliki kinerja yang baik pula.
Lebih rinci politisi dari PKS ini lalu menjelaskan bahwa secara keseluruhan kekosongan jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Trenggalek, total mencapai 57 jabatan diantaranya eselon II terdapat 2 jabatan yang kosong, kemudian eselon III A 13 kemudian eselon III B 11.
” Untuk kekosongan jabatan pada eselon II berada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Satpol PP,” terangnya.
Lebih lanjut Alwi meminta pada BKD Trenggalek agar sebelum pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan Tahun 2023, hendaknya kekosongan jabatan pada eselon II dan III sudah terisi.
Alwi juga mengatakan dalam rapat evaluasi kali ini serapan anggaran di masing – masing OPD terbilang cukup bagus dengan nilai serapan rata 87 persen hingga 90 persen lebih.