Trenggalek, Kanaltujuh.com –
Ketua DPRD Trenggalek Samsul Anam menyampaikan berdasarkan penyampaian masing-masing komisi di rapat Banggar (Badan Anggaran) terlihat bahwa pengadaan barang dan jasa di semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) perlu dilakukan rasionalisasi.
“Barang dan jasa perlu ada rasionalisasi terkait dengan perencanaan yang ada,” kata Samsul Anam usai menggelar rapat Badan Anggaran (Banggar) di Gedung DPRD Trenggalek, Sabtu (25/9).
Rasionalisasi terhadap barang dan jasa kata dia mutlak diperlukan dalam upaya melakukan efisiensi anggaran. Lebih dari itu katanya Pemkab Trenggalek memiliki tanggungan pinjaman dari dana PEN (Pemulihan ekonomi Nasional) tahun depan.
“Oleh sebab itu ketika tadi terkuak seperti itu, kami semakin semangat bahwa PEN itu nanti akan terselesaikan dengan merasionalisasi program-program kegiatan,” urainya.
Selain itu katanya dalam upaya melakukan efisiensi anggaran nantinya, pihaknya meminta agar Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembangan) lebih memiliki peran dalam perencanaan pembangunan.
“Penelitian dan pengembangan yang merupakan bagian dari Bappeda, nampaknya perlu dipacu, bagaiman Litbang itu berdaya bagi perencanaan pembangunan Trenggalek,” pintanya.
Menanggapi soal honor kegiatan yang melekat pada PPTK, KPA dan Bendahara, Samsul hanya menyampaikan bahwa hal itu akan dilakukan pencermatan lebih lanjut.
Lebih jauh, Samsul menyampaikan dari hasil pembahasan di tingkat Banggar, diketahui bahwa PAD dari sektor pariwisata angkanya cukup ironis, dari target 6 milyar lebih, saat ini PAD yang diperoleh hanya 1 milyar lebih.
“Oleh sebab itu menjadi keprihatinan kita,” ucapnya.
