Jakarta,kanaltujuh.com
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyampaikan kritik keras terhadap kinerja aparat penegak hukum di Indonesia. Ia menilai aparat penegak hukum tidak lagi berpihak pada publik tapi malah jadi alat penguasa.
Pernyataan ini diungkapkan Megawati saat menyampaikan pidato politik pada hari ulang tahun (HUT) PDIP ke-52 pada jumat (10/1/2025). Secara terang-terangan Megawati mengkritik kinerja Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia.
“Saya bikin MK, itu konstitusi toh, betul opo salah, lah tapi kok dibikin koyo ngono, gak ada marwahnya,” ungkapnya.
Selain mengkritik kinerja MK, Megawati juga mengkritik kinerja KPK. Ia menilai KPK dalam mengungkap sebuah kasus yang dicari hanyalah kelas keroco.
“Saya ingin KPK itu yang benar, loh yang bikin saya juga loh, bingung saya,” ucapnya.
Selain mengkritisi kinerja MK dan KPK, Megawati juga melontarkan kritik terhadap kinerja Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia.
“Polisi dan Kejaksaan karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa tidak maksimal,” sebutnya.
Megawati mengungkapkan kepolisian Republik Indonesia yang sebelumnya dibawah naungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di masa pemerintahan Orde Baru kemudian dipisah ketika dirinya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ke-5.
“Eh, pak Polisi dengerin saya ya, susah payah, apa dipikirnya gampang waktu musti misahin. Itu karena Tap MPR, kalau gak, gak mau aku,” ungkapnya.
“Tapi setelah dibuat begini kenapa kamu dipergunakan bukan oleh Republik ini, tapi pergunakan oleh orang per orang, jawab saya kalau berani,” tantangnya.