Kanaltujuh.com –
Bakal calon wakil presiden (bacawapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Muhaimin Iskandar, telah mengajukan permohonan untuk mengadakan pertemuan dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu. Pertemuan ini dijadwalkan akan dilaksanakan segera.
Koordinator Juru Bicara PKS, Ahmad Mabruri, mengonfirmasi rencana pertemuan tersebut dan mengungkapkan bahwa mereka telah menerima surat permohonan untuk pertemuan tersebut. Namun, Mabruri belum dapat memastikan waktu pelaksanaan pertemuan tersebut.
“Ada (permohonan). As soon as possible (secepatnya),” kata Mabruri dikutip dari Tempo.co, Senin, 4/9/2023.
Muhaimin Iskandar, yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), baru-baru ini diumumkan sebagai calon wakil presiden (bacawapres) yang akan mendampingi Anies Baswedan di Hotel Majapahit, Surabaya, pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 2 September 2023. Pemilihan Muhaimin Iskandar sebagai bacawapres telah menyebabkan ketegangan di dalam Koalisi Perubahan.
Partai Demokrat telah memutuskan untuk keluar dari koalisi tersebut karena merasa bahwa Anies tidak memenuhi janjinya untuk mendukung ketua umum mereka, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurut Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, Anies sebelumnya telah berjanji mendukung AHY sejak bulan Juni yang lalu.
Namun, Partai NasDem selalu menunda deklarasi pasangan Anies-AHY. Akhirnya, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, secara sepihak menetapkan Muhaimin sebagai pasangan Anies, yang membuat Anies terpaksa menerima keputusan tersebut. Riefky menyatakan bahwa Demokrat dan PKS tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut.
Partai Demokrat juga merasa tidak puas karena Anies tidak secara langsung menyampaikan keputusannya. Sebaliknya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengutus anggota Tim 8, Sudirman Said, untuk mengkomunikasikannya kepada Demokrat.
Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, dan staf-stafnya tidak menghadiri acara deklarasi yang diselenggarakan di Hotel Majapahit, Surabaya. Syaikhu menyatakan bahwa partainya memiliki prosedur internal tersendiri dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden.
Menurutnya, proses penentuan calon presiden dan calon wakil presiden harus melibatkan Musyawarah Majelis Syura. Hingga saat ini, menurut Ahmad Syaikhu, Majelis Syura PKS belum mencapai keputusan resmi mengenai penerimaan atau penolakan terhadap Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden.
