Kanaltujuh.com –
Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) merayakan 50 tahun Hubungan Persahabatan dan Kerja Sama ASEAN-Jepang, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa ASEAN dan Jepang sepakat untuk menjaga perdamaian dan stabilitas melalui kolaborasi inklusif, menghormati aturan hukum internasional, dan memperkuat sentralitas ASEAN.
“Para pemimpin ASEAN juga menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Jepang untuk implementasi dan pengutamaan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dan menyambut baik rencana KTT Mekanisme Trilateral antara Jepang, RRT [Republik Rakyat Tiongkok], dan Korea Selatan sebagai wujud habit of dialogue,” jelas Presiden saat menyampaikan keterangan pers bersama Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida, di Hotel The Okura, Tokyo, Jepang, Minggu (17/12/2023).
Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa selama setengah abad, kemitraan ASEAN-Jepang telah membangun kepercayaan dalam hubungan kedua pihak. Beliau yakin bahwa kemitraan ini akan terus berperan dalam memelihara stabilitas dan perdamaian di kawasan.
“Saya meyakini kemitraan ASEAN dan Jepang dapat terus berkontribusi menjaga stabilitas dan perdamaian, mendekatkan masyarakat, dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi di kawasan dan dunia,” jelasnya.
Selain itu, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa ASEAN-Jepang juga setuju untuk meningkatkan kolaborasi di bidang pendidikan, riset, dan ekonomi digital. Sebagai mitra kerja sama ekonomi dan sosial, ASEAN dan Jepang akan memperkuat kerja sama pada dua sektor utama. Dalam hal ketahanan pangan dan energi, penguatan akan dilakukan melalui kerjasama dalam teknologi pertanian serta promosi investasi dan transfer teknologi.
“Percepatan transformasi digital melalui upaya upskilling dan reskilling SDM [sumber daya manusia], serta peningkatan konektivitas digital, khususnya bagi UMKM,” ucapnya.
Di samping itu, dalam pernyataannya, Kepala Negara juga mengungkapkan aspirasi ASEAN terhadap Jepang untuk mendukung pengembangan kerangka ekonomi digital ASEAN dan maksimalisasi pemanfaatan Kesepakatan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP).
“Serta transisi energi yang lebih adil dan berkelanjutan,” pungkasnya.
