Kanaltujuh.com –
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa siang (28/05/2024). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan Sekjen Cormann membahas kelanjutan proses aksesi Indonesia untuk menjadi anggota penuh OECD.
“Pertemuan hari ini adalah pertemuan kedua antara Bapak Presiden Joko Widodo dengan Sekretaris Jenderal OECD Cormann terkait dengan proses aksesi Indonesia, yang pertama pertemuan di bulan Agustus 2023. Dan tujuan pertemuan ini adalah untuk memberikan informasi terkini terkait update mengenai proses aksesi dan langkah-langkah yang harus diambil atau perlu diambil oleh pemerintah Indonesia,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dalam upaya tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi telah mengeluarkan Keppres Nomor 17 Tahun 2024 mengenai Pembentukan Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD. Tim Nasional OECD terdiri dari pengarah, pelaksana, dan sekretariat, dan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dengan dukungan dari Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri. Sesuai dengan arahan Presiden, tim ini berkomitmen untuk mencapai keanggotaan penuh Indonesia dalam waktu tiga tahun.
“Tadi disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita akan membentuk tim untuk itu dan juga akan mendorong bahwa aksesi OECD ini terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia,” ucap.
Ia juga menegaskan bahwa Indonesia akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai keanggotaan penuh OECD, termasuk menyusun initial memorandum dalam 250 hari ke depan.
Selain itu, Airlangga menyebutkan bahwa OECD akan melakukan survei terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Survei ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas investasi di Indonesia agar sejajar dengan negara-negara anggota OECD.
“Ini salah satu bentuk daripada support OECD terhadap bagaimana meningkatkan iklim investasi dan bagaimana Indonesia menjadi negara yang setara dengan negara-negara OECD di dalam pengembangan regulasi sehingga investor akan nyaman untuk menambah investasi di Indonesia,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara berharap bahwa penyusunan initial memorandum, yang merupakan salah satu persyaratan untuk keanggotaan penuh Indonesia di OECD, dapat memberikan gambaran mengenai reformasi ekonomi yang telah dilaksanakan oleh Indonesia.
“Kita berharap initial memorandum ini akan menjadi alat bagi Indonesia menyampaikan kepada dunia apa saja yang sudah dilakukan oleh Indonesia untuk kita melakukan reformasi di ekonomi Indonesia. Saya yakin bahwa keanggotaan Indonesia akan menjadi tambahan kebanggaan bukan saja untuk Indonesia tapi juga untuk OECD,” tutupnya.
