Jakarta, Kanaltujuh.com –
Eks Direktur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Asia Tenggara, Tjandra Yoga, berharap agar pemerintah lebih berhati-hati ketika akan melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM.
Yoga meminta pemerintah mempertimbangkan tiga aspek. Yaitu, korban sakit dan bahkan meninggal, beban rumah sakit atau fasilitas yayasan kesehatan.
“Dan pada ujungnya kemungkinan dampak pada roda ekonomi juga kalau kasus menjadi naik tidak terkendali,” jelas Yoga dalam keterangannya dilansir dari Tempo.co, Minggu (25/7).
Sebelumnya, pemerintah berencana melonggarakan pembatasan pada Senin, 26 Juli 2021. Presiden Joko Widodo menuturkan pelonggaran bisa diambil jika kasus Covid-19 menurun.
Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini potensi penularan di masyarakat masih sangat tinggi. Hal itu menurutnya bisa dilihat dari angka positivity rate dalam beberapa hari terakhir yang masih sekitar 25 persen. Bahkan apabila merujuk data PCR maka angkanya lebih dari 40 persen.
Yoga menambahkan bahwa hingga saat ini Indonesia berhadapan dengan varian delta yang angka reproduksinya sekitar 5,0 – 8,0.
“Sehingga pembatasan sosial masih amat diperlukan untuk melindungi masyarakat kita dari penularan dan dampak buruk penyakit Covid-19,” jelasnya.
Ia mengingatkan jangan sampai kebijakan pelonggaran tersebut diambil hanya pada pertimbangan ekonomi, lantas membuat situasi epidemiologi jadi memburuk.
“Maka dampak ekonominya, malah bukan tidak mungkin, jadi lebih berat lagi,” ujarnya.
Dalam situasi sekarang ini, menurutnya, pemerintah dapat mengambil opsi penyesuaian, misalnya, sektor formal yang menerima gaji bulanan tetap bekerja dari rumah sementara sektor informal bisa mulai dilonggarkan bertahap.
“Salah satu penyesuaian terbaik adalah bentuk PPKM setidaknya tetap seperti sekarang, tetapi semua sektor terdampak mendapat bantuan sosial,” ucap Yoga.
