Kanaltujuh.com –
Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan, mengomentari gelombang kritik yang dilancarkan oleh para guru besar dan akademisi dari berbagai kampus terkait situasi demokrasi Indonesia.
Dia menyoroti perdebatan yang semakin memanas antara mereka, dengan tuduhan politisasi dalam kritik yang disampaikan.
Hasan menyatakan bahwa kritik dari para guru besar adalah hal yang wajar dalam demokrasi, karena mereka juga merupakan bagian dari masyarakat yang berhak menyampaikan pendapat.
“Jadi, menurut saya tidak ada yang aneh dan mestinya tidak perlu diributkan. Dan pendapat mereka harus disalurkan sesuai amanah konstitusi,” ujar Pimpinan MPR dari Partai Demokrat ini dalam keterangannya, Selasa (13/02/2024).
Hal itu dikatakan Syarief Hasan saat berkunjung di Cianjur, Jawa Barat.
Ia menegaskan bahwa penting untuk menghargai semua kritik dan pemikiran dari para guru besar. Jika kritik tersebut bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara, maka harus menjadi bahan introspeksi bagi semua pihak.
“Apa yang disampaikan para guru besar itu, menurut saya, adalah satu pemahaman untuk kita semua bahwa dalam pelaksanaan demokrasi itu, sangat diperlukan adanya check and balance yang berkualitas. Hal ini sangat perlu menjadi bahan kajian, dan harus menjadi pegangan kita semua dalam menjalankan demokrasi saat ini dan di masa datang,” terangnya.
Sebagaimana yang telah terdengar, belakangan ini banyak Guru Besar dan anggota akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang mengungkapkan pandangan dan kritik terhadap berbagai aspek pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Salah satu kritik yang disampaikan oleh anggota akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah melalui sebuah petisi yang dikenal sebagai Petisi Bulaksumur.
