Mantan Napi Bisa Mencalonkan Kepala Desa,.? Perekrutan Perangkat Desa Harus Menggunakan CAT

Foto: Guswanto Wakil KetuaRaperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2012 tentang Pemerintahan Desa

Trenggalek,kanaltujuh.com

Wakil Ketua Pansus Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2012 tentang Pemerintahan Desa, Guswanto menyampaikan mantan Napi (Narapidana) bisa mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa.

Guswanto mengatakan mantan Napi bisa mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa namun harus memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan tersebut adalah tidak sedang dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Click here to preview your posts with PRO themes ››

“Selama putusan hukum tetap belum dicabut (Hak Politiknya-Red) itu tidak bisa, tetapi kalau sudah dicabut hak politik pribadi, sudah bebas,itu bisa,” kata Guswanto usai merampungkan rapat Pansus di Aula Gedung DPRD Trenggalek, Selasa (14/07/2026).

Selain itu kata dia kepala desa yang pernah menjabat 2 periode dalam masa jabatan 6 tahun dan 8 tahun bisa mencalonkan kembali sebagai calon kepala desa.

“Telah diatur didalam pembahasan ini, jelas, bisa mencalonkan kembali satu periode,” ungkapnya.

Menurutnya sebagai wakil rakyat tidak ada upaya untuk melakukan penzaliman terhadap hal-hal yang bersifat kontroversi dan tetap mengacu pada undang-undang desa nomor 3 tahun 2024 serta PP nomor 16 ditambah lagi peraturan perubahan undang-undang nomor 12 tahun 2015 serta peraturan daerah nomor 13 tahun 2026.

Click here to preview your posts with PRO themes ››

Politisi dari PDIP ini juga menegaskan calon kepala desa tidak harus berasal dari warga desa setempat namun bisa dari manapun yang terpenting memiliki kartu identitas sebagai warga negara Indonesia dan apabila yang bersangkutan terpilih maka harus berdomisili di desa tersebut.

Terkait dengan pengangkatan perangkatan perangkat desa kata dia dalam Raperda ini disebutkan diharuskan menggunakan metode CAT (Computer Assited Test).

Alasan perekrutan perangkat desa diwajibkan menggunakan metode CAT adalah untuk mengurangi tindak pidana korupsi, jual beli jabatan dan kepentingan.

“Karena kami sinyalir hari ini semarak, banyak kepala desa melaksanakan pengangkatan perangkat desa itu sistemnya yang kurang bisa dipastikan atau kurang transparan,” jelasnya.

Click here to preview your posts with PRO themes ››

Adapun bentuk ketidak transparan tersebut kata dia meliputi tidak diketahui dengan pasti siapa pihak ketiga yang diberi wewenang membuat soal termasuk apakah pihak ketiga tersebut terakreditasi atau tidak.

“Untuk pengangkatan perangkat desa harus pakai sistem CAT, transparan dan kita ketahui semuanya untuk semua pelaksanaannya, itu telah diatur didalam undang-undang yang hari ini kita bahas bersama,” tandasnya.

Click here to preview your posts with PRO themes ››

Penulis: hermanEditor: herman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *