Trenggalek,kanaltujuh.com,-
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek Mugianto menyayangkan dengan minimnya alokasi anggaran untuk belanja langsung pada tahun 2022. Ia menyebut belanja langsung pada tahun anggaran 2022 hanya dianggarkan dikisaran angka 35 persen dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)senilai 2 triliun lebih.
“Kami berharap kedepan belanja langsungnya, belanja untuk masyarakat itu harus lebih ideal, misal di posisi 45 persen dari APBD. Jangan sampai seperti terjadi di tahun 2022,” kata Mugianto usai mengikuti rapat paripurna di gedung DPRD Trenggalek, Kamis (13/7/2023).
Menurutnya alokasi anggaran belanja langsung pada tahun 2022 senilai kurang lebih 35 persen dinilai dibawah standart normal. Sementara belanja pegawai atau saat ini disebut belanja operasi nilainya lebih tinggi.
“Jadi kalau melihat dari situ, kita itu nyaris tidak bisa membangun apa-apa. Kalau dari sisi belanja langsung itu sedikit tentunya kita tidak bisa berbuat sesuatu untuk masyarakat,” terangnya.
Organisasi Perangkat Daerah (OPS)kata dia semestinya bisa menterjemahkan visi misi daripada Bupati Trenggalek yakni APBD pro rakyat. Oleh karena itu dirinya mendorong agar kedepan belanja langsung pada kisaran angka 45 persen sementaara belanja tidak langsung 55 persen.
Politisi dari Partai Demokrat ini kemudian menerangkan belanja tidak langsung itu meliputi gaji pegawai, perjalanan dinas, honor, biaya rapat termasuk belanja rutin. Menurutnya seluruh belanja tidak langsung tersebut semestinya bisa ditekan.
“Kalau disitu kita tekan belanja langsungnya atau belanja yang untuk masyarakat bisa lebih tinggi, bisa membangun infrastruktur, bisa untuk Bansos maupun bantuan hibah, bantuan sosial, itu lebih besar,” jelasnya.
Mugianto mengatakan yang menjadi penyebab minimnya belanja langsung karena adanya salah perencanaan bahkan ia bersikeras perencanaan yang salah itu dimulai dari gaji pegawai. Secara data ia lalu mengungkapkan bahwa ditahun 2022 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) pada gaji pegawai senilai 80 miliar.
“Kemudian ada belanja barang dan jasa dan belanja modal yang sudah sedikit tapi juga ndak bisa dieksekusi semua. Sudah sedikit tapi tidak bisa dieksekusi semua,” sesalnya.
Ia kemudian memberikan contoh pada Dinas PUPR yang mengelola anggaran senilai kurang lebih 300 miliar. Dari nilai itu anggaran yang tidak mampu diserap senilai 53 miliar. “Kan mubadzir ya ini, mestinya stimulus anggaran itu bisa dinikmati manfaatnya oleh masyarakat tapi tidak bisa karena tidak bisa dieksekusi,” ungkapnya.
Mugianto juga menyayangkan terjadinya Silpa senilai 284 miliar di tahun 2022 yang lalu. Ia menyebut anggaran sebesar itu semestinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk belanja langsung, namun faktanya justru anggaran tersebut tidak bisa dimanfaatkan dengan baik.
“Ini kedepan jangan sampai terulang kembali lah, hal-hal seperti itu,” pintanya.