Trenggalek,kanaltujuh.com
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek Mugianto mengatakan dari hasil pembahasan dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) Trenggalek diperoleh keterangan bahwa realisasi pendapatan di tahun 2024 kemarin tidak mencapai target.
“Realisasi pendapatan tahun 2024 kemarin ternyata di Trenggalek tidak tercapai seratus persen,” kata Mugianto usai memimpin rapat komisi II di lantai II gedung DPRD Trenggalek, kamis (6/3/2025).
Mugianto menyebut capaian target pendapatan tahun 2024 kemarin secara prosentase hanya menyentuh diangka 95, 37 persen. Adapun pendapatan yang tidak tercapai ini berasal dari lain-lain pendapatan yang sah sementara pendapatan lainnya telah mencapai target yang ditentukan.
‘Jadi disitu targetnya kan 293 miliar sekian tercapai 281 miliar,” terangnya.
Mugianto melanjutkan target pendapatan yang tidak tercapai ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). RSUD kata dia dibebani target 140 miliar namun dalam perjalannnya pihak RSUD hanya mampu menyumbangkan pendapatan di angka 128 miliar.
Selian itu komisi II juga mempertanyakan langkah apa saja yang akan dilakukan oleh Bakeuda dalam menyikapi adanya refokusing atau pemotongan anggaran yang terjadi di tahun ini.
“Jadi kami dapat informasi langkah-langkah yang akan dilakukan yaitu efisiensi perjalan dinas, kurang lebih 150 persen, kemudian honorarium di kegiatan-kegiatan juga dipangkas, lembur juga dipangkas kemudian biaya umum yang ada di sub kegiatan juga akan dikurangi, mamin juga akan dikurangi,” ungkapnya.
Lebih lanjut politisi dari Partai Demokrat ini menyampaikan total anggaran yang terkena refokusing pada tahun ini adalah 54 miliar. Dengan adanya refokusing tersebut pihaknya akan mencari strategi agar perencanaan kegiatan yang telah direncanakan di seluruh Organisasi Pernagkat Daerah (OPD) bisa berjalan.
Dari angka 54 miliar tersebut kata dia 34 miliar adalah anggaran yang telah direncanakan oleh Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang). Menghadapi situasi tersebut komisi II tengah fokus mencari solusi agar kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas PUPR bisa terlaksana di tahun ini.