Surabaya, Kanaltujuh.com –
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI bersama Bakesbangpol Jawa Timur menggelar Forum Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS) di Hotel Novotel Samator Surabaya, Kamis (11/9/2025). Forum ini bertujuan memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila di berbagai lini pemerintahan dan masyarakat, dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, organisasi masyarakat, dan media se-Jawa Timur.
Forum dibuka oleh Deputi Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, ditandai pemukulan gong lima kali sebagai simbol lima sila Pancasila. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa Pancasila adalah konsensus luhur para pendiri bangsa yang kini menghadapi tantangan seperti radikalisme, intoleransi, krisis moral, dan derasnya arus informasi digital.
“Aparatur sipil negara harus menjadi teladan dalam mengamalkan Pancasila, menjaga netralitas dan integritas, serta memperkuat persatuan bangsa. Kolaborasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah adalah kunci memperkuat ketahanan ideologi,” tegasnya. Ia berharap sinergi lintas sektor dapat menjadikan Pancasila fondasi kokoh menuju Indonesia Emas 2045 yang maju dan inklusif.
Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov Jawa Timur, Imam Hidayat, menyoroti peran strategis Jawa Timur sebagai miniatur Indonesia. Menurutnya, keberagaman budaya, agama, dan sosial di provinsi ini adalah modal besar sekaligus tanggung jawab dalam menjaga persatuan, toleransi, dan gotong royong.
Forum ini juga menghadirkan sejumlah narasumber. Muhammad Isra Ramli dari Kantor Komunikasi Kepresidenan menekankan bahaya arus disinformasi di era digital yang dapat memecah belah bangsa. Direktur Jaringan dan Pembudayaan BPIP, Toto Purbiyanto, menyampaikan bahwa seluruh program pemerintah harus memiliki “rasa Pancasila”, sejalan dengan kebijakan pendidikan Pancasila yang diwajibkan kembali lewat PP Nomor 4 Tahun 2022. Kepala Bakesbangpol Jatim, Eddy Suprianto, mengingatkan bahwa stabilitas Jawa Timur berpengaruh pada stabilitas nasional, sehingga Pancasila harus menjadi dasar setiap kebijakan daerah.
Sementara itu, akademisi Universitas Airlangga, Dr. Suko Widodo, menyoroti krisis etika dalam penyelenggaraan negara. Ia menegaskan pentingnya Pancasila sebagai napas dalam setiap aturan agar hukum tidak kehilangan jiwa dan kebebasan tidak kehilangan arah. Ia juga mendorong implementasi Etika Pancasila melalui pendidikan karakter, reformasi birokrasi etis, kepemimpinan teladan, dan kolaborasi lintas sektor.
Kegiatan yang dihadiri pejabat kementerian, Forkopimda, akademisi, dan organisasi masyarakat ini ditutup dengan komitmen bersama memperkuat sinergi lintas sektor. Forum ini diharapkan mampu menjadikan Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
