48 Warga Desa Sumurup Setuju Dengan Nilai Ganti Rugi Lahan

Trenggalek, Kanaltujuh.com

Sebanyak 48 orang dari total 57 warga Desa Sumurup pemilik lahan terdampak proyek pembangunan Dam Bagong mendatangi kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Trenggalek, Senin, (26/4).

Iklan Komindag

Kehadiran warga Sumurup tersebut bermaksud meminta kejelasan pencairan ganti rugi lahan akibat dampak pembangunan Bendungan Bagong yang belum juga direalisasikan. Hal tersebut disampaikan oleh Moh. Nurwatoni selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor BPN Trenggalek.

“Hari ini juga menyatakan 48 bidang supaya segera ditindaklanjuti pembayarannya,” ujar Nurwatoni.

Nurwatoni menjelaskan maksud kedatangan 48 warga tersebut atas kemauan sendiri. Ketika berada di Kantor BPN warga meminta agar proses pencairan uang ganti rugi lahan segera dibayarkan.

Baca Juga:
Rakor DPRD Trenggalek dan OPD Bahas Ranwal APBD 2024

Lebih lanjut ia menerangkan, meski ada 48 orang desa Sumurup yang menyatakan sepakat dengan nilai ganti rugi sesuai Putusan MA, namun masih tersisa 9 warga desa yang belum menyatakan sikapnya.

“Hari ini sebenarnya (9 warga) kita tunggu, kalau mereka memang belum menyampaikan akan kira tindak lanjuti untuk koordinasi,” jelasnya.

Jumlah area terdampak Bendungan Bagong tersebut sebanyak 1400 bidang. Sementara proses ganti ruginya dibagi dalam beberapa tahap. Saat ini telah dilaksanakan dua tahap, yakni yang pertama sejumlah 57 bidang dan tahap kedua sejumlah 140 bidang.

Baca Juga:
Jelang Pemilu 2024, KPU Trenggalek Rekrut 2544 Pantarlih

Terkait dengan nominal ganti rugi yang diberikan kepada pemilik lahan, Nurwatoni belum bisa menyampaikan sebab hal itu merupakan kewenangan dari tim appraisal.

“Jadi kami tidak bisa menyampaikan, karena mereka (tim appraisal) menilai berdasarkan ketentuan yang ada,” ungkapnya.

Ketika ditanya jangka waktu pemberian ganti rugi tersebut Nurwatoni menyampaikan jika nantinya proses tersebut memerlukan waktu 14 hari sejak diajukan.

“Jadi nanti setelah kita ajukan sejumlah orang yang menyatakan setuju untuk dibayar, kemungkinan paling lama tidak sampai satu bulan sudah ada pencairannya,” jelasnya.

Baca Juga:
Komisi I Dorong Pemdes Ngulan Kulon, Segera Koordinasi Dengan Kecamatan Agar APBDes 2023 Tidak Macet

Pewarta : Herman Subagyo

Editor : Fabian Kalijaga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *