Jakarta,kanaltujuh.com
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiariej mengatakan pasal yang mengatur terkait Demonstran atau Pawai diatur dalam pasal 256 KHUP yang berbunyi setiap orang yang akan mengadakan demonstrasi atau pawai harus memberitahu kepada Polisi.
“Kata-kata disitu cuma memberitahukan bukan ijin,” kata Edward dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (05/01/2025).
Ia kemudian menerangkan mengapa harus ada pasal tersebut karena berdasarkan pengalaman yang ada, ketika terjadi demonstrasi di wilayah Sumatera Barat ada ambulan yang membawa pasien.
Karena tidak bisa melintas dijalur tersebut yang terhalang oleh aksi demonstrasi maka pasien akhirnya meninggal dunia didalam ambulan.
“Jadi tujuan memberitahu kepada pihak keamanan supaya bisa mengatur arus lalu lintas,” jelasnya.
“Kalau saya penanggung jawab demonstrasi, timbul keonaran dari demonstrasi itu, saya tidak bisa dijerat pidana karena saya sudah memberitahu. Kalau saya tidak memberitahu, juga tidak terjadi kerusuhan, tidak juga bisa dijerat,” terangnya.