Jokowi Sahkan Aturan Baru Tentang Disiplin PNS, Pegawai Yang Bolos Terancam Dipecat

Presiden Jokowi
Presiden RI Joko Widodo/Foto: Detik

Jakarta, Kanaltujuh.com –

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sahkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 31 Agustus 2021. Peraturan baru ini nantinya akan mengatur hukuman atau sanksi disiplin jika PNS melanggar kewajiban.

Iklan Komindag

Ada sanksi ringan, sedang hingga berat. Pemberhentian dari jabatan termasuk kategori sanksi berat. Sanksi itu di antaranya bisa diberikan kepada PNS yang absen tanpa alasan.

“Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun,” bunyi Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3 PP Nomor 94 Tahun 2021.

Baca Juga:
Gubernur Khofifah Resmikan 25 Unit Rumah Hunian Bagi Warga Terdampak Bencana Di Trenggalek

PNS yang tidak masuk kerja secara terus-menerus selama 10 hari kerja, juga akan dipecat. Akan tetapi, pemberhentian dilakukan dengan hormat.

Untuk sanksi berat lainnya berupa penurunan jabatan satu tingkat selama 12 bulan jika bolos selama 21-24 hari setahun. Jika tidak masuk selama 25-27 hari setahun, ASN dibebaskan dari jabatan pelaksana selama 12 bulan.

Untuk sanksi sedang, berupa pemotongan tunjangan kinerja (tukin). PNS yang tidak masuk kerja 11-13 hari dalam satu tahun, akan dikenakan pemotongan tukin 25 persen selama 6 bulan.

Kemudian, ada sanksi pemotongan tukin 25 persen selama 9 bulan untuk PNS yang bolos 14-16 hari setahun. Bagi abdi negara yang bolos 17-20 hari, pemerintah akan memberi sanksi pemotongan tukin 25 persen selama 12 bulan.

Baca Juga:
Presiden Jokowi: Rencana Kenaikan Biaya Haji Masih Belum Final

Di samping itu untuk sanksi ringan berupa teguran baik lisan maupun tertulis. PNS yang tidak masuk selama 3 hari dalam setahun diberi teguran lisan. Sementara itu, teguran tertulis dilayangkan kepada PNS yang bolos 4-7 hari setahun. Adapun PNS yang tidak masuk 7-10 hari diberi surat pernyataan tidak puas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *