Pemprov Jatim Peroleh 2 Triliun Lebih Dari Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Jatim Peroleh 2 Triliun Lebih Dari Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
Gubernur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa/Foto: PikiranRakyat

Kanaltujuh.com –

Dalam rangka meningkatkan pemasukan dari sektor pajak Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan diskon pada 9 September 2021 hingga 9 Desember 2021 lalu. Hasilnya Pemprov Jatim memperoleh Rp2,086 triliun dari program tersebut.

“Totalnya, jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor yang diperoleh, sebesar Rp2,086 triliun,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Minggu (12/12).

Melalui program tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelontorkan insentif sebesar Rp389,12 miliar.

Baca Juga:
Indonesia Bergerak Cegah Eskalasi Konflik di Timur Tengah

Total insentif yang digelontorkan tersebut dalam bentuk diskon pajak, bebas BBN II dan bebas denda kendaraan bermotor.

Menurut Khofifah, program ini mampu menaikkan angka penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Atas pencapaian tersebut Khofifah berterima kasih kepada seluruh wajib pajak di wilayah setempat yang telah membayar kewajiban pajaknya.

Gubernur Khofifah menyebut perolehan pajak ini sebagai sebuah suntikan energi, sekaligus semangat bagi upaya pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19.

Kami juga optimis Jatim dapat segera keluar dari pandemi seiring upaya percepatan vaksinasi di seluruh daerah,” ucap Khofifah.

Baca Juga:
Indonesia Bergerak Cegah Eskalasi Konflik di Timur Tengah

Sementara itu, program yang digagas oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim itu dalam rangka mengurangi beban masyarakat selama pandemi sekaligus momentum perayaan HUT Ke-76 provinsi setempat.

Besaran diskon pajak kendaraan bermotor sebesar 20 persen bagi kendaraan roda dua dan tiga, sedangkan roda empat dan lebih didiskon 10 persen.

Selain itu, Pemprov Jatim juga memberi kebijakan insentif pajak daerah yang meliputi pemutihan pajak daerah.

Di antaranya, pembebasan pokok biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) tangan ke dua, tiga dan seterusnya. Lalu pembebasan denda pembayaran PKB serta pembebasan denda pembayaran BBNKB.

Baca Juga:
Indonesia Bergerak Cegah Eskalasi Konflik di Timur Tengah

Sasarannya yakni kendaraan bermotor dengan pelat dasar hitam yang dimiliki perorangan atau badan, juga pelat kuning yang dimiliki perorangan atau badan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *