Dalami Dugaan Kasus Suap Proyek Pemkab Tulungagung, KPK Panggil 4 Saksi

Dalami Dugaan Kasus Suap Proyek Pemkab Tulungagung, KPK Panggil 4 Saksi
Plt juru bicara KPK Ali Fikri/Foto: Media Indonesia

Jakarta, Kanaltujuh.com –

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa 4 saksi terkait dugaan pemberian sejumlah uang untuk dapat memenangkan berbagai proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, Provinsi Jawa Timur.

Iklan

“Para saksi hadir dan tim penyidik masih melakukan pendalaman, antara lain mengenai dugaan adanya pemberian sejumlah uang oleh pihak yang terkait dengan perkara ini untuk bisa memenangkan berbagai paket proyek pekerjaan di Pemkab Tulungagung,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan yang diterima¬†di Jakarta, Jumat (4/3/2022).

Baca Juga:
Mantan Napi Korupsi Ikut Nyaleg Lewat Gerindra, Prabowo: Coret, Tidak Ada Toleransi Untuk Itu!

Pemeriksaan itu dilakukan terhadap 4 orang yaitu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung Imam Kambali, Sri Mulyati selaku bendahara PT Kediri Putra, Aan Widuri selaku wiraswasta, dan Budi Santoso dari pihak swasta.

KPK memeriksa empat saksi tersebut di Gedung Kepolisian Resor (Polres) Tulungagung, Rabu (2/3/2022), terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan di Pemkab Tulungagung.

Kini KPK masih mengembangkan penyidikan dalam kasus dugaan suap terkait proyek pekerjaan di Pemkab Tulungagung.

KPK juga belum dapat menginformasikan secara menyeluruh konstruksi perkara serta pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Baca Juga:
Timnas U-23 Indonesia Pastikan Tiket Piala Asia U-23 2024 Usai Menaklukkan Turkmenistan

Hal itu sesuai dengan kebijakan pimpinan KPK bahwa publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan ketika telah dilakukan upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan, terhadap para tersangka.

Sebelumnya, KPK memproses mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dalam perkara korupsi proyek pekerjaan di Pemkab Tulungagung.

Di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pada Februari 2019, Majelis Hakim telah menjatuhkan vonis terhadap Syahri Mulyo dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp700 juta.

Baca Juga:
PSI Umumkan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum di Kopdarnas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *