Hasil Reses Dewan Gerindra Tampung 3 Aspirasi Dari Warga

Hasil Reses Dewan Gerindra Tampung 3 Aspirasi Dari Warga
Joko Hadi Siswanto saat reses/Foto: Kanaltujuh.com

Trenggalek, Kanaltujuh.com –

Dalam upaya menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, anggota dewan dari Partai Gerindra Joko Hadi Siswanto menggelar reses di Desa Tumpuk Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

Iklan

Joko mengatakan reses yang ia gelar saat itu tepatnya pada 5 November 2022 dan diikuti lebih dari 50 orang yang berasal dari berbagai desa terdekat.

“sebetulnya kalau melihat dari daftar hadir ya 50 orang, tapi ternyata yang hadir itu lebih dari itu, karena mereka mau datang itu, mau menyampaikan aspirasi,” kata Joko, Sabtu (7/1/2023).

Baca Juga:
Anggota Dewan Iqmal Eaby Serap Aspirasi Warga Dongko, Soroti Kerusakan Jalan dan Pengembangan Penerangan
Peserta reses/Foto: Kanaltujuh.com

Adapun aspirasi yang disampaikan warga pada saat itu kata dia dimulai dari banyaknya kerusakan jalan, Tembok Penahan Jalan (TPJ) diarea jembatan yang ambrol serta kelangkaan pupuk.

Joko menyampaikan karena mereka yang datang rata-rata adalah petani maka mereka menitik beratkan penyampaian aspirasi pada persoalan kelangkaan pupuk.

“Sebetulunya mereka itu minta solusi ke kita, bagaimana menyikapi terhadap langkanya pupuk, sulitnya pupuk dan mahalnya pupuk yang tidak sebanding dengan harga di waktu panen,” ungkapnya.

Para petani itu kata dia berharap agar ketersediaan pupuk di masa tanam tetap ada dan jika memang tidak ada, para petani itu berharap minimal harga pokok penjualan ditentukan.

Baca Juga:
Bapemperda DPRD Trenggalek Sepakati 17 Raperda Prioritas Untuk Program Tahun 2025

“Biarpun pupuk mahal asalkan biaya operasional didalamnya itu sudah tercover, ibaratnya petani tidak rugi,” terangnya.

Masalah pupuk ini lanjutnya pernah menjadi Pandangan Umum di tingkat Fraksi, kendati demikian pemerintah daerah sendiri bardalih bahwa masalah pupuk merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.

Menyikapi soal kelangkaan pupuk ini, Joko lalu mengusulkan hendaknya pemerintah Kabupaten Trenggalek bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Bantul.

“Itu pemerintah daerah (Bantul) membeli hasil panen padi dengan harga yang sudah ditetapkan. Sehingga tengkulak atau pedagang tidak bisa bermain disitu. Di sana itu pemerintah bekerja sama dengan Bulog,” ujarnya.

Baca Juga:
Komisi III Minta Kenaikan Target Retibusi Parkir Tahun 2025 di Kaji Ulang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *