Trenggalek,kanaltujuh.com
Menanggapi usulan dari Ketua Pansus (Panitia Khusus) II DPRD Trenggalek Mugianto yang meminta agar BPR Jwalita menghimpun dana APBD Rp.400 miliar dan gaji PNS, Bupati Trenggalek Moch.Nur Arifin angkat bicara.
“Semuanya mengacu kepada peraturan pemerintah yang mengatur keuangan Negara dan Daerah.” Kata Bupati Arifin dalam keterangan tertulis melalui pesan singkat, Senin (08/12/2025).
Dalam keterangan tertulis tersebut Bupati Arifin menambahkan Bank Jatim dan BPD (Bank Pembangunan Daerah) adalah Bank yang sama-sama menyumbang pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan kepada Trenggalek,”Karena kepemilikan saham kita,” tulisnya.
Terkait usulan tersebut Bupati Arifin tidak ingin memihak salah satu perbankan, ia meminta agar hal tersebut disesuaikan dengan PP 39 tahun 2007. “Sesuaikan saja dengan aturan,”tambahnya.
Sebelumnya ketua Pansus II DPRD Trenggalek Mugianto meminta agar BPR Jwalita bisa menghimpun dana APBD Rp.400 miliar dan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pernyataan ini disampaikan Mugianto ketika menggelar rapat Pansus dengan Direktur BPR Jwalita, Asisten II, Bagian Hukum, Inspektorat dan Bagian Perekonomian di Aula Gedung DPRD Trenggalek, Senin (08/12/2025).
“Apa gak bisa ini dana APBD kita 400 miliar masuk di BPR Jwalita,” kata Mugianto dalam rapat kerja tersebut.
Pernyataan yang disampaikan Mugianto ini mengacu dari draft pasal 7 huruf (J) dalam Raperda tersebut yang berbunyi menghimpun dana dari pemerintah daerah, pemerintah desa, badan usaha milik daerah, dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan.
Adapun tujuan dari menempatkan dana APBD sebesar Rp.400 miliar ke BPR Jwalita kata dia adalah agar BPR Jwalita bisa berkembang lebih besar.
“Ini tujuannya agar BPR Jwalita bisa lebih besar, BPR Jwalita ini kan Bank kita sendiri,” ucapnya.