Berita  

Kisah Salah Satu Saksi Sejarah Kudatuli, Diintimidasi, Diskriminatif Dari Rezim Orde Baru

Foto: Gaguk Susilo Adjmodjo Kader Militan PDIP Trenggalek saat menyampaikan kisah Peristiwa Kudatuli pada peringatan Kudatuli yang digelar di Kantor DPC PDIP Trenggalek

Trenggalek,kanaltujuh.com

Salah satu saksi sejarah peristiwa Kudatuli (Kerusuhan 27 Juli 1996) Gaguk Susilo Adjmodjo mengatakan, 30 tahun yang lalu tepatnya tahun 1996 dirinya merasakan intimidasi dan perlakuan diskriminatif yang luar biasa dari rezim pemerintahan Orde Baru.

Pernyataan ini disampaikan Gaguk Susilo saat memberikan paparan pada peringatan Kudatuli yang digelar di Kantor DPC PDIP Trenggalek pada Minggu (26/07/2026).

“Tiga dasarwarsa yang kemarin pada tahun 1996 kami bisa merasakan intimidasi dan diskriminatif dari kegiatan rezim yang pada waktu itu menjadi raksasa penguasa dari pemerintah,” kata Gaguk saat mengenang kembali peristiwa kelam tersebut.

Ia melanjutkan beberapa hari sebelum meletus perisitiwa Kudatuli, kondisi jalan di Kantor DPP PDI sunyi senyap dan tak ada lalu lalang aktivitas kendaraan, bak sebuah kota yang mati.

“Bahkan waktu kejadian setengah lima pagi, itu posisi kendaraan tidak ada yang berjalan melakukan aktivitas,” ungkapnya.

Dirinya juga menyampaikan bahwa peristiwa Kudatuli yang disiarkan ke publik belum sepenuhnya menggambarkan peristiwa yang terjadi pada saat itu.

“Jadi beberapa keping file yang hari ini kita saksikan, itu setelah tragedi Kudatuli itu selesai, bentuk kondusifitas kegiatan yang ada di lapangan,” ucapnya.

Pada masa itu, PDI sebutan PDIP kala itu dihadapkan pada istilah ABG yang merupakan singkatan dari  A adalah ABRI, B adalah Birokrasi dan G adalah kelompok Partai penguasa.

Selain itu sebutnya ketika dirinya beserta para kader PDI menjaga Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta diminta oleh aparat untuk memberikan tanda dengan menggunakan alat tulis spidol dibagian tangan dan leher. Belakangan baru diketahui bahwa tanda tersebut merupakan strategi dari rezim penguasa saat itu.

Tanda tersebut sebagai bentuk identitas bahwa mereka adalah kader PDI dari Megawati, karena saat itu terdapat dualisme kepemimpinan PDI yakni Megawati dan Soerjadi.

Megawati terpilih sebagai Ketua Umum PDI melalui Konggres Luar Biasa yang digelar di Surabaya pada tahun 1993, sementara Soerjadi melalui konggres Medan 1996.

“Waktu kita ngumpul didepan pengamanan Kantor Dewan Pimpinan Pusat jalan Diponegoro, semua rezim yang waktu berpakaian merah dengan banteng segilima dengan notabene berambut cepak,” ungkapnya.

Setelah itu kata dia munculah ribuan masa mengurung kader PDI Megawati yang saat itu melakukan penjagaan di depan Kantor DPP PDI di jalan Diponegoro. Akibat dari penyerbuan itu ratusan kader PDI Megawati dinyatakan hilang serta mengalami luka.

Tak cukup sampai disitu kata dia, penyelewengan Hak Asazi Manusia dan penyelewengan konstitusi dilanggar oleh rezim pada masa itu, bahkan dari kalangan jurnalis banyak pula yang menjadi korban dari kekuasaan rezim Orde Baru.(man)

Exit mobile version