Trenggalek,kanaltujuh.com
Puluhan orang dari GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) cabang Kabupaten Trenggalek mendatangi gedung DPRD Trenggalek untuk menyampaikan beberapa aspirasi.
Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Doding Rahmadi menyampaikan bahwa terdapat beberapa poin aspirasi yang disampaikan oleh GMNI cabang Kabupaten Trenggalek untuk diteruskan ke pemerintah pusat.
Yang pertama kata Doding, GMNI mendesak pada pemerintah pusat untuk membentuk pengadilan HAM (Hak Azasi Manusia) di masa yang lalu yang hingga kini belum dituntaskan oleh pemerintah.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
‘GMNI meminta terkait pelanggaran HAM hendaknya dibentuk pengadilan ad hock,” kata Doding usai menampung aspirasi GMNI di aula gedung DPRD Kabupaten Trenggalek, pada Jumat (30/10/2026).
Doding melanjutkan tuntutan yang kedua adalah GMNI meminta pemerintah pusat untuk mencabut gelar pahlawan Nasional bagi mantan Presiden RI ke-2 Soeharto. Tuntutan yang ketiga, GMNI meminta kriminalisasi terhadap para pembela HAM dihentikan.
Kriminalisasi yang dilakukan aparat terhadap para pembela HAM adalah dengan menjerat mereka melalui undang-undang ITE . Yang keempat, GMNI meminta TNI dan Polri yang masih aktif tidak lagi ditempatkan atau menduduki jabatan dalam urusan sipil.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Politisi dari PDIP ini melanjutkan tuntutan yang kelima dari GMNI cabang Kabupaten Trenggalek adalah segera dilakukan audit independen terhadap program MBG (Makan Bergizi Gratis) dan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih).
Tuntutan yang keenam dari GMNI adalah usut tuntas peristiwa bencana di Sumatera dan korban gempa di NTT atau Nusa Tenggara Timur serta perdagangan orang termasuk tewasnya 119 BMI (Buruh Migran Indonesia) di Malaysia.
Yang ketujuh, GMNI meminta pemerintah menghentikan operasi tambang dan semua PSN ( Proyek Strategis Nasional) yang merusak alam dan merugikan rakyat. Yang kedelapan cabut ketentuan diskriminatif Perpres 111 tahun 2025 dan memastikan kebijakan pemulihan responsif gender.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Adapun tuntutan yang kesembilan adalah GMNI meminta pemerintah membuka dialog kemanusian di Papua dan menghormati MoU di Aceh dan menghentikan pendekatan militeristik pada warga terutama petani.
“Semua tuntutan ini kan untuk pemerintah pusat sementara kita dari DPRD akan meneruskan tuntutan tersebut ke DPR-RI,” pungkasnya.
