Trenggalek, Kanaltujuh.com –
Rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban eksekutif atas Pandangan Umum (PU) fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) tahun 2021 digelar di Graha Paripurna Gedung DPRD Trenggalek, Selasa (21/9).
Wakil Bupati Trenggalek, Syah Natanegara selaku juru bicara dari eksekutif membacakan jawaban atas saran, kritik dan masukan dari seluruh fraksi. Diawali dengan menanggapi PU dari Fraksi PKB soal defisit, Syah menyampaikan bahwa defisit yang terjadi karena adanya selisih kurang antara pendapatan dengan belanja daerah sebagaimana yang tertuang pada Raperda PAPBD 2021 telah ditutup dengan pembiayaan netto.
Mengenai pinjaman dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), Syah mengatakan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan ruang isolasi Covid 19 dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek.
Selain itu lanjutnya dana PEN yang nilainya 250 miliar juga akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Trenggalek.
Mengenai BOSDA Madin dan bantuan keagamaan, Syah menyampaikan alokasi BOSDA Madin pada APBD induk 2021 diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya yakni 5 milyar lebih. Selanjutnya sesuai dengan surat Gubernur Jawa Timur perihal refocusing alokasi belanja bantuan keuangan khusus kepada kabupaten/kota, bahwa anggaran dari pemerintah provinsi berubah menjadi 693 juta lebih dan anggaran dari Pemkab Trenggalek juga sama sehingga total alokasi BOSDA Madin menjadi 1,3 milyar lebih.
Menanggapi soal pendapatan dari fraksi PDIP, Syah menyampaikan bahwa PAD dari sektor pariwisata tidak mengalami penurunan, sementara realisasinya saat ini 1,2 milyar lebih. Pada tahun lalu realisasi PAD hanya 420 juta lebih, sehingga pihaknya memprediksi PAD tahun ini kurang lebih 2,4 milyar.
Soal belanja, Syah menyampaikan pemkab Trenggalek berpegang pada prinsip money follow function. Sementara untuk mengantisipasi kerusakan jalan, pihaknya telah menganggarkan pemeliharaan rutin jalan dan tidak ada alokasi anggaran untuk pembangunan gedung kantor.
Dari sektor pertanian sambungnya Pemkab Trenggalek lebih menitikberatkan pada kegiatan konstruksi seperti pembangunan irigasi air tanah, dam, jalan usaha tani yang dilaksanakan secara swakelola yang dananya berasal dari DAK.
Menanggapi soal pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan, Syah menyampaikan bahwa tertundanya pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan tahun 2020 dikarenakan Pemkab Trenggalek menerima dana transfer dari pusat sebesar 2,3 milyar pada bulan Desember, sehingga baru bisa direalisasikan pada tahun 2021.
Terkait belanja bantuan sosial, Syah menyampaikan belanja bantuan sosial mengalami penurunan sebesar 5 persen, yang disebabkan adanya pergeseran akun belanja atau mata anggaran di Sekretariat Daerah pada belanja bansos uang yang direncanakan pada individu untuk bidik misi tidak sesuai. Sehingga dilakukan penyesuaian rekening belanja menjadi belanja beasiswa.
