Pemprov Jatim Dorong Peningkatan Pembangunan Responsif Gender

Pemprov Jatim Dorong Peningkatan Pembangunan Responsif Gender
Pemprov Jatim Dorong Peningkatan Pembangunan Responsif Gender/Foto: Kominfo Jatim

Surabaya, Kanaltujuh.com –

Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus meningkatkan pembangunan responsif gender melalui upaya “rembug nyekrup” dua kekuatan, yaitu Tim Penggerak Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Fasilitator PUG.

Iklan Komindag

Keduanya melakukan rapat yang berlangsung di Aston Inn (11/2/ 2022) dengan agenda Evaluasi dan Rencana (EvaRen) Pelaksanaan Strategi PUG Tahun 2022 dengan maksud meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara tim dan fasilitator dalam mendukung Pembangunan Responsif Gender.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jatim, Restu Novi Widiani, Jumat (11/2/2022), mengatakan Provinsi Jawa Timur telah melakukan strategi PUG melalui Integrasi isu-isu gender di semua bidang pembangunan di Perangkat Daerah (PD).

Baca Juga:
Kapolda Jatim Tinjau Lokasi Peringatan Satu Abad NU Di GOR Sidoarjo

Selain itu juga mengajak dan mendapat dukungan lembaga-lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan media massa terutama dalam implementasi PUG dengan sasaran para perempuan, anak, kelompok difabel dan kelompok marginal lainnya.

“Oleh karena itu Jawa Timur telah menyandang predikat Mentor (katagori tertinggi) pada Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Nasional selama 4 (empat) tahun berturut-turut,” katanya.

Salah satu yang menjadi pendorong pelaksanaan PUG di Jawa Timur adalah Tim Penggerak yang telah dibentuk Provinsi Jatim yang terdiri dari Bappeda, Dinas P3AK, BPKAD, Inspektorat, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dinas PMD dan Biro Organisasi.

Baca Juga:
Jelang Peringatan Satu Abad NU, Pemkab Sidoarjo Siapkan 18 Ribu Relawan Kebersihan

Tugas menggerakan PUG menjadi komitmen Tim Driver antara Lain Bappeda sebagai mengarahkan Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan PUG.Menurutnya, Dinas P3AK memberikan peningkatan kapasitas kepada PD dan Kabupaten/Kota dalam menyusun Intergrasi gender dalam perencanaan.

Dan BPKAD bertugas memastikan bahwa PD telah menyusun anggaran responsif gender (ARG) dalam APBD;

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap Peremcanaam Penganggaran Responsif Gender (PPRG);

Biro Kesra membantu dalam sosialisasi kepada lembaga masyarakat dan regulasi.

Dinas PMD mendorong Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Desa dan Biro Organisasi melakukan evlausi terhadap kinerja gender yaitu ARG.

Baca Juga:
ARPT Demo Tolak Limbah Pemindangan Ikan

Lebih lanjut, ia menjelaskan, tim driver adalah tim kunci pelaksanaan PUG. Tanpa koordinasi, sinergitas dan sinkronisasi antar anggota mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi maka Pembangunan Responsif Gender tidak optimal.

“Pertemuan hari ini telah disepakati penguatan tugas tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing terutama dalam menggerakkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Tahun 2023 agar capaian Kinerja kinerja IPG dan IDG akan memenuhi target,” ujarnya.

Di samping itu disepakati bahwa fokus kegiatan yang responsif gender lebih diarahkan pada pada isu-isu gender yang mendorong peningkatan pada Indikator IPM Perempuan, yaitu hidup sehat; pengetahuan yang optimal dan standar hidup layak/ekonomi yang tidak hanya didukung oleh bidang Kesehatan, Pendidikan dan ekonomi secara langsung tetapi didukung bidang lainnya secara tidak langsung.

Baca Juga:
Penasehat Hukum: Tuduhan Sodomi Harus Ada Bukti

Disepakati juga para fasilitator PUG dapat mendampingi pelaksanaan PUG dan PPRG baik di provinsi dan kabupaten/kota secara berkesinambungan sampai ke desa agar tidak hanya pemerintah, tetapi stakeholder dan masyarakat juga mempunyai perspektif gender untuk mewujudkan kesetaraan gender bagi perempuan, laki-laki, disabilitas, anak dan kelompok marginal lainnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *