Debat Sengit Antara Wakil Ketua Komisi I dan KJPP Soal Ganti Untung Tanah Desa Sumurup

Interupsi dari Budi Prabowo sempat diabaikan oleh Guswanto, ia bersikeras agar Hariman segera memberikan penjelasan.

Debat Sengit Antara Wakil Ketua Komisi I dan KJPP Soal Ganti Untung Tanah Desa Sumurup
Debat Sengit Antara Wakil Ketua Komisi I dan KJPP Soal Ganti Untung Tanah Desa Sumurup/Foto: Kanaltujuh.com

Trenggalek, Kanaltujuh.com

Debat sengit antara Wakil Ketua Komisi I DPRD Trenggalek Guswanto dan Budi Prabowo dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) terjadi saat rapat koordinasi (rakor) di aula gedung DPRD Trenggalek, Jumat (25/2/2022).

Iklan Komindag

Awalnya Guswanto mengatakan pada Hariman Siregar selaku KJPP bahwa masyarakat desa Sumurup Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut sebagai warga terdampak dari proyek pembangunan Dam Bagong, tidak bisa menerima hasil keputusan harga tanah yang telah dilakukan oleh pihak appraisal sebelumnya.

“Makanya kita minta penjelasan. Finalnya itu dari pihak panjenengan (anda) atau dari warga masyarakat,” tanya Guswanto di ruang rakor pada Hariman Siregar melalui zoom meeting.

Belum sempat Hariman Siregar menjawab pertanyaan dari Guswanto, Budi Prabowo via zoom meeting langsung mengajukan interupsi.

Baca Juga:
Komisi I Dorong Pemdes Ngulan Kulon, Segera Koordinasi Dengan Kecamatan Agar APBDes 2023 Tidak Macet

Interupsi dari Budi Prabowo sempat diabaikan oleh Guswanto, ia bersikeras agar Hariman segera memberikan penjelasan.

Setelah tiga kali mengajukan interupsi, akhirnya Ketua Komisi I DPRD Trenggalek Alwi Burhanudin yang sekaligus pimpinan rakor menerima interupsi tersebut dan meminta Budi Prabowo menyampaikan pendapatnya.

Budi mengatakan, Guswanto hendaknya tidak menggunakan istilah kata sepakat dalam menentukan harga ganti untung tanah.

Alasannya, kata Budi, bahwa apa yang dilakukan oleh KJPP adalah sebuah kegiatan berupa pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

“Jadi tidak ada istilah disepakati, jadi hasil penilaian adalah final dan mengikat,” jelasnya.

Baca Juga:
Merasa Kurang Dalam Pengabdian, Camat Kedungwaru Hari Prastijo Maju Sebagai Caleg

Budi kemudian mengklaim bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai KJPP, pihaknya telah bekerja sesuai dengan amanah undang-undang.

Terlebih lagi kata dia dalam menentukan harga ganti untung tanah, tidak ada istilah musyawarah dan menyepakati tentang besaran ganti untung tanah.

“Nilai kita adalah final dan mengikat, yang dimusyawarahkan adalah bentuk ganti kerugian bukan musyawarah,” kata Budi.

Budi kemudian melanjutkan bahwa proses pengadaan tanah ganti untung di desa Sumurup Kecamatan Bendungan sudah dilaksanakan sesuai tahapan dan dinyatakan selesai.

“Jadi kalau saat ini Bapak (Guswanto) menyatakan ada kurang sepakat, itu sudah terlewat pak, bukan di forum ini. Kalau kita sekedar diskusi hanya sekedar sharing,” pintanya.

Baca Juga:
Komisi I DPRD Trenggalek dan OPD Terkait Bahas Pelaksanaan APBD 2023

Tak mau kalah dalam debat, Guswanto politisi dari PDIP ini kemudian ngotot dan mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan tersebut karena selama ini dirinya merasa tak pernah melihat data riel.

“Berapa sih kajian kita, berapa sih harga kita, berapa sih standar kita. Yang tahu kan pihak penjenengan (anda) sebagai appraisal,” tudingnya.

“Ingat kita ini hidup bersama rakyat, kalau toh ini tidak sesuai dengan amanah dan undang-undang, minimal layaknya hak kepemilikan secara pribadi. Ini mohon disampaikan pada teman – teman,” ucapnya.

Baca Juga:
Komisi I DPRD Trenggalek Terima Aspirasi ABPEDNAS

“Ini hak prerogatif pada pemilik pribadi karena punya hak untuk menentukan,” jawabnya.

Sekedar diketahui dalam pengadaan tanah ini terdapat dua KJPP yakni KJPP dari Hariman Siregar yang melakukan penilaian terhadap 197 Bidang tanah dan Budi Prabowo 14 Bidang tanah.

Adapun rakor ini sengaja digelar dalam rangka pelaksanaan hearing dengan perkumpulan masyarakat Griya Mulya Desa Sumurup Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek.

Hadir dalam rakor tersebut yakni Asisten I, Dinas PUPR Trenggalek, BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai Berantas), BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan KJPP. Sementara untuk warga desa Sumurup tidak turut serta dalam rakor tersebut.

Baca Juga:
Rapat Paripurna Bahas Alat Kelengkapan DPRD Trenggalek

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *