Pemerintah Siapkan Skema Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Varian Omicron

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan/Foto: Istimewa
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan/Foto: Istimewa

Jakarta, Kanaltujuh.com –

Pemerintah terus memantau secara ketat perkembangan kasus COVID-19 terutama untuk mengantisipasi lonjakan kasus karena varian Omicron yang saat ini telah terdeteksi di sekitar 90 negara termasuk Indonesia.

Iklan Komindag

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa hingga saat ini respons Indonesia dalam menghadapi varian Omicron masih cukup bagus.

“Terkait dengan perkembangan kasus Omicron yang terjadi di Indonesia dapat kami informasikan bahwa kasus COVID-19 masih berada pada tingkat yang rendah pasca ditemukan kasus pertama Omicron di Indonesia,” ujar Luhut dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas mengenai Evaluasi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (20/12) secara virtual.

Baca Juga:
Gubernur Khofifah Resmikan 25 Unit Rumah Hunian Bagi Warga Terdampak Bencana Di Trenggalek

Meskipun kasus COVID-19 masih terkendali pada tingkat yang rendah, Menko Marves menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menggunakan level PPKM sebagai basis pengetatan kegiatan masyarakat. Selain itu pemerintah juga mempersiapkan skenario dalam menghadapi kemungkinan terjadinya lonjakan kasus akibat varian Omicron.

“Kami menggunakan threshold 10 kasus per juta penduduk per hari atau setara dengan 2.700 kasus per hari. Kami akan mulai melakukan pengetatan ketika kasusnya melebihi 500 dan 1.000 kasus per hari. Pengetatan lebih jauh akan dilakukan ketika tingkat perawatan rumah sakit dan tingkat kematian nasional maupun provinsi kembali mendekati threshold level 2,” terangnya.

Baca Juga:
Presiden Jokowi: Rencana Kenaikan Biaya Haji Masih Belum Final

Pemerintah juga terus memonitor secara ketat pergerakan masyarakat di tempat-tempat wisata yang menunjukkan peningkatan cukup signifikan jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Pemerintah terus mewaspadai hal ini dengan mendorong seluruh pemerintah daerah beserta Forkopimda setempat agar kembali mengontrol kebijakan penerapan PeduliLindungi yang saat ini penggunaan mingguannya turun di level 74 persen di kabupaten Jawa-Bali. Pemerintah daerah dan Forkopimda juga terus mendorong untuk tidak kendur melakukan tracing,” ujarnya.

Selain itu pemerintah juga terus mendorong peningkatan cakupan vaksinasi terutama di daerah yang capaian dosis pertamanya masih di bawah 50 persen.

Baca Juga:
Wagub Bali: Pengembangan Potensi Wisata Jangan Meninggalkan Warga Lokal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *