Kemendagri Launching Sistem Informasi Terpadu Politik dan Pemerintahan Umum

Kemendagri Launching Sistem Informasi Terpadu Politik dan Pemerintahan Umum
Kantor Kementerian Dalam Negeri/Foto: AJNN

Jakarta, Kanaltujuh.com –

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaunching Sistem informasi terpadu politik dan pemerintahan umum.

Iklan Komindag

Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Kemendagri Bahtiar menjelaskan pembangunan sistem tersebut untuk mewujudkan sistem manajemen data terintegrasi yang didukung oleh teknologi informasi.

“Langkah ini juga sebagai perwujudan visi digitalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota dalam satu genggaman,” kata Bahtiar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, (1/2/2022).

Menurut Bahtiar, sistem tersebut dapat memberikan gambaran mengenai pengembangan dan implementasi teknologi informasi yang mendukung kegiatan dan proses bisnis sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen Polpum.

Baca Juga:
Kemenag Usulkan Kenaikan Biaya Haji Jadi Rp. 69 Juta, Begini Alasannya

Bahtiar berharap dapat memberikan perhatian lebih terhadap arah kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum serta inovasi penyusunan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, tidak hanya pada masa pandemi Covid-19, tetapi juga untuk ke depannya.

Selain itu, sistem tersebut juga hadir untuk menjawab tantangan pada masa pandemi Covid-19 ini. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dampak pandemi Covid-19 terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ke depan dapat diminimalkan.

Salah satunya, kata dia, melalui penyesuaian pola kerja yang ditopang teknologi dan informasi dalam peningkatan kinerja dan produktivitas.

Baca Juga:
Menjadi Pembicara di Talkshow, Wagub Bali TjokOka Sebut Pertahun Ada Kebocoran 161 Triliun

Dengan begitu, Bahtiar mengatakan bahwa koordinasi dalam penyelenggaraan program, kegiatan, dan isu-isu strategis di lingkungan badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan dengan cepat.

Terlebih, untuk membangun hubungan kerja yang optimal dengan seluruh jajaran kesbangpol di daerah, pihaknya tidak mungkin dapat mengunjungi 514 kabupaten/kota dalam waktu singkat secara bersamaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *