Trenggalek, Kanaltujuh.com –
Rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi – Fraksi terhadap pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2021 digelar di graha paripurna gedung DPRD Trenggalek, Senin (4/7/2022).
Terdapat 6 Fraksi di gedung DPRD Trenggalek yakni Fraksi PKB, PDIP, Golkar, Demokrat, Pari dan PKS.
Diawali dari penyampaian PU Fraksi PKB melalui juru bicaranya Joko Prasetyo menyampaikan bahwa dari sisi PAD, pemerintah daerah secara prosentase bisa memenuhi capaian target, meskipun rendah, namun belum mampu merealisasikan target pendapatan daerah yang sebenarnya.
“Prosentase keberhasilan target kecil (1,51%) nilai targetnya kecil, sementara kebutuhan riilnya sangat besar. Kondisi ini sangat tidak sebanding dengan jargon meroket yang telah digaungkan,” tuturnya.
Oleh karena itu Fraksi PKB memberikan saran pada pemerintah daerah hendaknya lebih berusaha secara maksimal dan tidak mengandalkan dana pinjaman dari PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).
Dari sisi belanja yang meliputi belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga, Fraksi PKB menilai bahwa tingkat kinerja pegawai sangat tidak sebanding dengan nilai tunjangan kinerja itu sendiri.
“Peristiwa ini juga diketahui selalu tidak tercapai target dari tahun – tahun sebelumnya,” bebernya.
Terkait adanya surplus sebesar 19 miliar lebih pada APBD 2021, Fraksi PKB meminta agar Bupati Trenggalek bisa memberikan penjelasan.
Terkait dengan Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sebesar 224 miliar, Fraksi PKB menilai bahwa hal ini perlu adanya perbaikan kualitas perencanaan anggaran dan kinerja serapan anggaran.
Sementara PU dari Fraksi PKS disampaikan melalui juru bicaranya Alwi Burhanudin.
Terkait dengan belanja daerah tahun 2021 yang sebelumnya dianggarkan 2,37 triliun, namun hanya terealisasi 1,84 triliun sangat disayangkan oleh Fraksi PKS.
“Realisasi belanja yang tidak memenuhi target ini sudah barang tentu tidak bisa begitu saja dinilai bahwa pemerintah telah melakukan penghematan dan efisiensi,” paparnya.
Fraksi PKS menilai ketika belanja daerah tidak bisa dilaksanakan secara maksimal, maka dikawatirkan pelayanan pada masyarakat sedikit terganggu dan multiplayer efek ekonomi masyarakat menyusut.
Oleh karena itu Fraksi PKS meminta Bupati Trenggalek agar menyampaikan data serapan belanja modal yang dinilai rendah tersebut untuk dikoreksi pada perencanaan APBD 2023.
Sementara dari Fraksi PDIP seperti yang dibacakan oleh juru bicaranya Khoiri menyampaikan dari sisi belanja, pemerintah daerah dinilai kurang fokus pada skala prioritas.
Dari struktur APBD 2021 yang masih didominasi oleh belanja operasional sebesar 1,45 triliun dinilai oleh Fraksi PDIP jauh dari kata ideal.
“Melihat angka – angka ini ke depan harus ada perhitungan dan identifikasi kebutuhan yang lebih cermat lagi,” terangnya
