Trenggalek, Kanaltujuh.com –
Rapat koordinasi Komisi I DPRD Trenggalek yang membahas tentang evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2022 dan pelaksanaan APBD tahun 2023 digelar di aula gedung DPRD Trenggalek, Selasa (14/3/2023).
Ketua Komisi I DPRD Trenggalek Alwi Burhanudin menyampaikan rapat koordinasi ini diikuti oleh 7 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yakni Satpol PP, Inspektorat, BKD, Bappeda, Bakeuda, Kabag Hukum, dan Kabag Organisasi.
Dari hasil pembahasan tersebut kata Alwi terlihat bahwa Silpa (Sisa lebih Pembiayaan Anggaran) tahun 2022 angkanya cukup besar. Alwi mengatakan pada pembahasan PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) tahun 2022 disebutkan oleh pihak eksekutif bahwa anggaran yang tersedia sangat minim.
“Nah ternyata kita tahu Silpanya banyak. Kita tidak ingin ini terulang di 2023 ini,” kata Alwi.
Alwi melanjutkan salah satu penyumbang Silpa pada tahun 2022 adalah gaji atau upah dari para P3K yang nilainya mencapai kurang lebih 70 milyar yang tidak bisa terserap pada tahun 2022.
Alasannya gaji P3K pada saat itu belum bisa diberikan karena harus menunggu turunnya SK. Sementara SK P3K akan turun pada bulan Juni tahun 2023 saat ini.
“Kalau kita sudah tahu begini (anggarannya) bisa digeser,” ucapnya.
Terkait dengan pengisian jabatan eselon II, Alwi berkata bahwa saat ini pengisian jabatan eselon tersebut telah memasuki tahap Pansel (Panitia seleksi) dan dalam waktu 40 hari ke depan tentunya sudah keluar tiga nama nominator untuk masing – masing jabatan eselon.
Adapun tiga nama nominator nanti akan ditempatkan oleh Bupati pada 10 jabatan eselon II yang saat ini mengalami kekosongan jabatan.
