Trenggalek,kanaltujuh.com – Rapat kerja antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bappemperda) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang sedianya digelar hari ini terpaksa harus diskors atau ditunda.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bappemperda) DPRD Kabupaten Trenggalek Samsul Anam mengatakan penundaan tersebut karena para pejabat pemangku kepentingan tidak bisa hadir.
“Hari ini (rapat) kita tunda karena pejabat pemangku kepentingan utamanya terkait dengan itu, hari ini tidak bisa hadir,” kata Samsul, Senin (02/6/2025).
Lebih lanjut Samsul mengatakan rapat kerja Bappemperda kali ini rencananya akan membahas tentang harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD).
Kendati demikian kata dia karena Kabag Hukum yang merupakan pilar utama dalam rapat harmonisasi tidak bisa hadir disertai pula asisten juga tidak hadir dalam rapat tersebut maka berdasarkan hasil kesepakatan para anggota Bappemperda meminta agar rapat ditunda.
Adapun yang menjadi alasan para OPD tidak bisa hadir dalam rapat Bappemperda tersebut kata Samsul karena mereka sedang mengikuti rapat kerja dengan Bupati Trenggalek yang membahas tentang Koperasi Merah Putih.
Politisi dari PKB ini melanjutkan rapat Bappemperda yang membahas tentang Harmonisasi Raperda RPJMD untuk melihat sampai sejauh mana Perda RPJMD ketaatannya kepada regulasi yang ada.
Dengan adanya penundaan pembahasan kali ini, selanjutnya rapat yang sama akan digelar pada Minggu depan. ” Ya mungkin Minggu depan akan dilaksanakan karena tadi beberapa agenda dari eksekutif cukup padat,” ucapnya.
Ia berharap dalam pembahasan Minggu depan, hendaknya semua pemangku kepentingan bisa hadir sehingga RPJMD yang dihasilkan nantinya bisa berkualitas.