Trenggalek,kanaltujuh.com
Ratusan anggota Koperasi Madani kembali mendatangi Gedung DPRD Trenggalek untuk meminta Pemerintah Daerah melakukan audit dan menekan pihak koperasi serta mengembalikan uang mereka.
Dalam pertemuan tersebut, salah satu perwakilan anggota koperasi mengatakan pemerintah semestinya ikut bertanggung jawab atas polemik yang tak pernah berkeseduhan ini.
“Kami beranggapan pemerintah kabupaten Trenggalek lalai terhadap fungsinya dengan tidak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi Madani,” ucap salah satu perwakilan anggota koperasi di Gedung DPRD Trenggalek, Kamis (29/01/2026).
Mereka juga mengatakan bahwa hingga saat ini nasib uang mereka yang ada di Koperasi tak kunjung dikembalikan dan sebagian pengurus sudah tak jelas rimbanya.
Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan kabupaten Trenggalek Saniran menyampaikan bahwa koperasi Madani merupakan Koperasi yang berskala lintas provinsi dan nasional.
“Dengan demikian kami yang di daerah tidak memiliki kewenanan melakukan pengawasan terhadap koperasi Madani,” kata Saniran.
Saniran melanjutkan mengingat Koperasi Madani berskala nasional maka pemberian ijin usaha simpan pinjam dan perijinan lainnya termasuk audit menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Kedatangan ratusan anggota Koperasi Madani ini ditemui langsung oleh Ketua DPRD Trenggalek dan unsur pimpinan, anggota Komisi II DPRD, Kepala Dinas Koperasi, Kasat Reskrim.