PK 2021 Jadi Instrumen Penting Penyusunan Kebijakan Pemkab Ponorogo

PK 2021 Jadi Instrumen Penting Penyusunan Kebijakan Pemkab Ponorogo
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko saat membuka acara Sosialisasi/Publikasi Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK 21) di Ponorogo yang digelar Selasa (21/12) di Aula Gedung Terpadu Pemkab Ponorogo/Foto: Kominfo Ponorogo

Ponorogo, Kanaltujuh.com –

Pendataan Keluarga (PK) 2021 di Ponorogo akan menjadi instrumen penting dalam penyusunan kebijakan dan berbagai program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo.

Iklan Komindag

Dari data yang dihimpun, pemerintah akan mampu merumuskan strategi dan langkah yang harus diambil untuk memajukan Ponorogo.

Hal ini disampaikan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko saat membuka acara Sosialisasi/Publikasi Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK 21) di Ponorogo yang digelar Selasa (21/12) di Aula Gedung Terpadu Pemkab Ponorogo.

“Kita selalu butuh data-data seperti ini. data yang valid ini yang akan membuat kita bisa membuat gerakan, kebijakan yang tepat sasaran dan program yang langsung bermanfaat bagi masyarakat, nah, ini tentunya akan meningkatkan kualitas generasi kita,” ujar Bupati Sugiri usai acara.

Baca Juga:
Komisi I Minta PJ Kades Ngulan Wetan Segera Isi Kekosongan Jabatan Perangkat Desa dan Laksanakan APBDes

Menurut Sugiri, dari PK 21 saat ini dirinya bisa melihat bahwa pernikahan dini di Ponorogo berhasil ditekan sebab jauh berkurang dari beberapa tahun sebelumnya.

Hal ini menjadi indikator bahwa angka stunting di Ponorogo akan menurun drastis. Sebab, lanjutnya, salah satu pencetus stunting adalah pernikahan dini di mana ibu melahirkan terlalu muda, perhatian terhadap kehamilan yang masih rendah dan hal lain yang menjadi penyebab kurang optimalnya kehamilan.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP dan KB) Kabupaten Ponorogo Harjono mengatakan, PK 21 Ponorogo menghasilkan tiga data pokok. Yaitu data kependudukan, data KB dan data pembangunan keluarga.

Baca Juga:
Rapat Paripurna Bahas Alat Kelengkapan DPRD Trenggalek

Di bidang kependudukan, PK 21 menyajikan berbagai data jumlah KK laki-laki maupun perempuan. Di bidang KB akan disajikan jumlah kepesertaan KB dan alat kontrasepsi yang dipakai.

Adapun di bidang pembangunan keluarga disajikan keikutsertaan keluarga dalam kegiatan tribina keluarga.

“Angka pernikahan dini misalnya. Di Ponorogo saat tercatat hanya 8% dari seluruh pernikahan. Tapi di beberapa kecamatan ada yang masih tinggi. Nah, nanti di kecamatan-kecamatan tersebut akan diberi paparan program pencegahan pernikahan dini yang lebih dari kecamatan lainnya,” jelas Harjono.

Sementara itu, data keikutsertaan KB juga sudah berada pada angka yang cukup baik, mencapai 50,9%.

Baca Juga:
Komisi I DPRD Trenggalek Terima Aspirasi ABPEDNAS

Menurutnya angka ini muncul karena cukup banyak pasangan usia subur yang pasangannya berada di luar negeri sebagai PMI atau Pekerja Migran Indonesia sehingga tidak ber-KB.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *