Komisi IV DPRD Trenggalek Beberkan Beberapa Catatan Kinerja Tiga OPD Tahun 2021

Komisi IV DPRD Trenggalek Beberkan Beberapa Catatan Kinerja Tiga OPD Tahun 2021
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin/Foto: Herman

Trenggalek, Kanaltujuh.com –

Rapat kerja komisi IV DPRD Trenggalek Bidang Pendidikan dan Kesehatan yang membahas tentang evaluasi kinerja tiga OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tahun 2021 dan 2022 digelar di Gedung DPRD Trenggalek, Kamis (13/1/2022).

Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek Sukarodin dalam keterangannya mengatakan dari hasil pembahasan rapat evaluasi dengan tiga OPD yakni Dinas Kesehatan, RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) diperoleh beberapa catatan.

Catatan pertama, kata Sukarodin, RSUD dr. Soedomo Trenggalek tidak pernah mendapat setoran pendapatan dari sektor parkir dari tahun 2019 hingga sekarang.

Catatan kedua, terkait keberadaan beberapa warung yang lokasinya berada dipinggir jalan RSUD dr. Soedomo Trenggalek yang terkesan tidak tertata dengan rapi.

Catatan ketiga, dari Dinas Kesehatan tidak beroperasinya rumah sakit panggul sejak awal dibangun hingga saat ini, yang disebabkan tidak memiliki ruang rawat inap.

Catatan keempat, kata dia dari BPBD Trenggalek soal adanya kendala dana rekonstruksi sebesar 19 miliar pada tahun 2021 yang belum bisa direalisasi karena keterbatasan waktu.

Menanggapi tidak adanya setoran pendapatan dari sektor parkir di RSUD dr. Soedomo Trenggalek, Sukarodin mengaku heran.

“Padahal kita ketahui semua parkir rumah sakit itu tidak pernah tidak penuh,” ucapnya merasa heran.

“Siapapun jika masuk (kawasan parkir) pasti bayar, sayapun begitu,” tambahnya.

Kendati demikian, Sukarodin belum bisa menjelaskan apa yang menjadi persoalan hingga RSUD tidak pernah mendapat setoran dari sektor parkir.

Terkait hal tersebut sambungnya masih akan digali oleh Direktur RSUD dr. Soedomo Trenggalek.

Soal keberadaan beberapa warung yang lokasinya di pinggir jalan RSUD Trenggalek, Sukarodin meminta hendaknya managemen RSUD bisa menata dan menempatkan di lokasi yang lain.

“Kita ingin itu ditata, tidak berarti itu diberhentikan nyumpet rezekinya orang tidak, tapi ditata, tidak di sana,” pintanya.

Menurutnya persoalan tersebut kerap kali dibahas dalam beberapa tahun sebelumnya, namun hingga saat ini tidak pernah ada solusi dari Dinas terkait.

Sementara itu, menanggapi tidak beroperasinya Rumah Sakit Panggul hingga saat ini, Sukarodin mengungkapkan karena Rumah Sakit Panggul butuh biaya untuk pembangunan ruang rawat inap sebesar 5 miliar.

“Loh, kalau butuh dana 5 miliar saja ngapain kok gak diambilkan dari pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) saja,” ucapnya.

Exit mobile version