Minimnya Capaian PAD, Sejumlah Anggota Komisi II Ajukan Kritik

Minimnya Capaian PAD, Sejumlah Anggota Komisi II Ajukan Kritik
Moch Husni Taher Hamid (kiri) dan Nurwahyudi (kanan)/Foto: Kanaltujuh.com

Trenggalek, Kanaltujuh.com –

Sejumlah anggota Komisi II DPRD Trenggalek menyampaikan kritik terhadap Bakeuda (Badan Keuangan Daerah) dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) penghasil terkait minimnya capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun ini.

Kritik pertama disampaikan oleh Nurwahyudi dari Fraksi Golkar mengatakan memasuki catur wulan tahun ini realisasi target PAD masih di kisaran angka 20 persen.

Ia lalu mengatakan jika dihitung secara akal, ketika memasuki hampir pertengahan tahun, mestinya realisasi target PAD mencapai di angka 33 persen lebih.

“Ini saya kira perlu dievaluasi pak Hartoko (Plt Bakeuda). Apa yang menjadi penyebab sehingga sampai dengan bulan Mei ini capaian targetnya masih rendah,” kata Nurwahyudi.

Kritikan berikutnya disampaikan oleh anggota dewan dari Partai Hanura Moch. Husni Taher Hamid mengatakan jika target PAD Trenggalek tahun ini senilai 247 milyar, ia lalu menilai berarti terjadi penurunan target dibanding pemerintahan Emil Dardak.

“Berarti kita turun dari RPJMD nya pak Emil. RPJMD-nya Pak Emil kan 300 milyar,” ucapnya di ruang rapat.

Ia kemudian menerangkan sejatinya banyak potensi yang bisa digali untuk meningkatkan PAD, namun sayangnya kata dia tidak ada keberanian dari OPD untuk bertindak bahkan cenderung diam.

Begitu pun dengan kritikan yang disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Trenggalek Mugianto menyampaikan bahwa dirinya merasa heran dengan capaian target PAD saat ini yang masih di kisaran angka 20 persen.

“Ini sebenarnya yang tidak jalan itu, apa OPD penghasil, apa kepala dinasnya, apa bupatinya, apa DPR-nya,” kata Mugianto.

Menanggapi berbagai kritikan tersebut Plt Bakeuda Kabupaten Trenggalek Hartoko kemudian mengatakan terkait capaian target yang hingga saat ini masih di kisaran angka 20,44 persen, ia meminta agar masing – masing OPD bisa menjelaskan.

Namun, hingga rapat usai tidak ada penjelasan sama sekali dari masing – masing OPD.

Exit mobile version