190 JPM Jatim Ikuti Pembekalan Penguatan Ideologi Pancasila Dari BPIP

190 JPM Jatim Ikuti Pembekalan Penguatan Ideologi Pancasila Dari BPIP
Ratusan peserta Jejaring Panca Mandala (JPM) Jatim ketika mengikuti pembekalan Pembinaan Ideologi Pancasila di Gedung Grahadi Surabaya, Selasa (26/7/2022)/Foto: Kanaltujuh.com

Surabaya, Kanaltujuh.com –

Sebanyak 190 pengurus Jejaring Panca Mandala (JPM) dari tiap Kabupaten Kota di Jawa Timur mengikuti pembekalan penguatan pembinaan ideologi Pancasila dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Penguatan ideologi Pancasila ini diberikan secara maraton pada para pengurus JPM mulai dari hari Senin 25 Juli hingga 27 Juli 2022 di salah satu hotel di Surabaya.

Direktur Hubungan antar Lembaga dan Kerjasama BPIP Elfrida Herawati Siregar mengatakan terdapat 2 tugas yang diberikan pada JPM nantinya, tugas pertama adalah mendukung berbagai upaya pembinaan ideologi Pancasila di daerah dan kedua mendukung kelembagaan ideologi Pancasila.

Para narasumber dalam kegiatan Pembekalan Penguatan Ideologi Pancasila di Gedung Grahadi Surabaya, Selasa (26/7/2022)/Foto: Kanaltujuh.com

Secara organisasi kelembagaan, kata dia, pembinaan ideologi Pancasila dilakukan oleh BPIP yang sekaligus sebagai penentu arah kebijakan. Ia lalu menerangkan sebelum adanya BPIP tugas tersebut diserahkan pada Polpum (Politik dan Pemerintahan Umum) Direktorat Bina Ideologi yang selanjutnya diturunkan ke Kesbangpol di berbagai daerah di Indonesia.

“Jadi tugas dari Jejaring Panca Mandala mendukung pelaksanaan tugas – tugas dari lembaga – lembaga ini,” terangnya saat jumpa pers, Selasa malam (26/7/2022).

Elfrida melanjutkan adapun sasaran dari JPM di lapangan adalah tenaga pendidik, ASN (Aparatur Sipil Negara) Ormas (Organisasi Masyarakat) dan berbagai perusahaan yang ada di daerahnya masing – masing.

“Nah, itu yang menjadi isu kita,” jelasnya.

Selain itu sambungnya JPM di Jawa Timur diharapkan mampu mengangkat isu lokal yang ada didaerahnya masing – masing seperti isu tentang pemahaman Pancasila, isu eksklusifisme sosial, isu kesenjangan sosial, adanya aturan kelembagaan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan isu tentang keteladanan.

“Nah, di seputar inilah kita bareng – bareng bergotong – royong,” paparnya.

Elfrida mengatakan dalam menyikapi berbagai persoalan tersebut JPM harus bisa memprioritaskan terhadap target sasaran pembinaan ideologi Pancasila. Setelah menentukan target sasaran JPM diharapkan bisa menyampaikan informasi tersebut pada BPIP.

“Jadi bapak ibu (JPM) sangat kami harapkan menjadi komunikator – komunikator kepada BPIP,” ujarnya.

Berbagai informasi yang disampaikan oleh JPM pada BPIP, nantinya akan menjadi kebijakan BPIP di tahun berikutnya.

“Jadi kebijakan BPIP itu benar – benar menyesuaikan,” ucapnya.

Exit mobile version