Kanaltujuh.com –
Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, rakyat Indonesia harus tetap mempertahankan DPR dan partai politik di setiap situasi dan tidak menginginkan pembubaran.
“Banyak orang mengatakan sekarang di medsos bubarkan DPR, bubarkan partai politik. Saudara, itu adalah pilihan yang sangat jelek. Saya ingin tegaskan daripada tidak ada DPR, daripada tidak ada parpol lebih baik kita hidup bernegara ini mempunyai DPR dan mempunyai parpol meskipun jelek,” ucap Mahfud ketika menyampaikan ceramah di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Minggu (2/4/2023) malam.
Ia menekankan bahwa di negara yang menerapkan sistem monarki, potensi kesewenang-wenangan sangat besar dan masyarakat tidak dapat mengontrolnya.
Mahfud menggunakan contoh masa Khilafah Islamiah yang menerapkan sistem monarki dan terbukti banyak terjadi pelanggaran dan kesewenang-wenangan.
Bahkan, pembunuhan terhadap para ulama tidak terelakkan hanya karena perbedaan pandangan politik dengan khalifah.
“Imam Hambali yang sampai sekarang kita ikuti ajaran fikihnya, dipenjara, dianiaya karena beda pendapat dengan khalifah, dan tidak ada yang berani mengontrol,” kata Mahfud.
Namun, di negara demokrasi, kata Mahfud, meskipun parpolnya buruk, sesuai dengan konstitusi, parpol dapat dijadikan instrumen untuk memperbaiki negara dan DPR harus ada untuk menyelesaikan masalah.
“Jangan berpikir dalam situasi sekarang sudahlah berubah negara kita jangan menjadi demokrasi, enggak boleh, harus tetap demokrasi. Pilihannya partai dan DPR harus diperbaiki bersama-sama,” ujar Mahfud.
Menkopolhukam mengatakan bahwa parpol adalah instrumen konstitusi untuk menjaga negara sehingga tata kelolanya dan proses rekrutmen politisinya harus diperbaiki.
