Kanaltujuh.com –
Dirty Vote, sebuah film dokumenter yang disusun oleh tiga ahli hukum tata negara, mengungkapkan praktik kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Film ini menampilkan pandangan dari Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar, dan telah diunggah di kanal YouTube Dirty Vote pada hari ini, Minggu (11/02/2024).
“Berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi,” demikian keterangan resmi terkait peluncuran dokumenter tersebut, Minggu (11/2/2024).
Bivitri menyampaikan bahwa Dirty Vote adalah sebuah dokumenter yang mencerminkan sejarah kerusakan demokrasi di Indonesia. Dia menjelaskan bahwa film ini menggambarkan dua aspek, pertama-tama tentang pentingnya melampaui sekadar proses Pemilu dalam memahami demokrasi.
“Bukan hanya hasil penghitungan suara, tetapi apakah keseluruhan proses pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai nilai-nilai konstitusi?,” ungkapnya.
Kemudian, yang kedua mengisahkan tentang penyalahgunaan kekuasaan, terutama dalam bentuk nepotisme yang bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Dia menekankan pentingnya respons masyarakat terhadap praktik kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Sementara itu, pakar hukum tata negara, Feri Amsari, menyebutkan bahwa toleransi terhadap kecurangan dalam Pemilu adalah merusak fondasi bangsa Indonesia.
“Tidak pernah ada kekuasaan yang abadi. Sebaik-baiknya kekuasaan adalah, meski masa berkuasa pendek, tapi bekerja demi rakyat. Seburuk-buruknya kekuasaan adalah yang hanya memikirkan diri dan keluarganya dengan memperpanjang kuasanya,” ucapnya.
Dirty Vote adalah sebuah film dokumenter yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Dia menyatakan bahwa film ini dirilis selama periode kampanye Pemilu dan berharap dapat memberikan pembelajaran kepada penontonnya.
“Saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” ucapnya.
Terdapat sejumlah 20 lembaga yang terlibat dalam pembuatan film Dirty Vote diantaranya adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, LBH Pers, YLBHI dan lainnya.
