Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, Luhut Minta Pemerintah Utamakan Beli Produk Dalam Negeri

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan/Foto: Istimewa
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan/Foto: Istimewa

Jakarta, Kanaltujuh.com –

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemerintah pusat dan daerah untuk mengutamakan pembelian produk dalam negeri, terutama hasil dari UKM/IKM/Artisan guna meningkatkan pemanfaatan produk dalam negeri.

Iklan Komindag

Dalam rapat koordinasi di Jakarta, Selasa (15/22022), Luhut menyampaikan target pembelian produk dalam negeri oleh pemerintah adalah sebesar Rp400 triliun melalui e-katalog dan toko daring pada 2022.

“Kita ingin yang dibelanjakan dalam e-katalog semua barang-barang dalam negeri sehingga berdampak untuk menciptakan lapangan kerja, teknologi, dan peningkatan ekonomi masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta dilansir dari Antara, Rabu (17/2/2022).

Baca Juga:
Kemenag Usulkan Kenaikan Biaya Haji Jadi Rp. 69 Juta, Begini Alasannya

Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) itu menuturkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah pusat dan daerah bersifat wajib dan telah diatur dalam UU 3/2014 tentang Perindustrian, PP Nomor 29/2018 tentang Pemberdayaan Industri, dan Perpres Nomor 12/2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kewajiban pemerintah untuk memberdayakan UMKM diatur dalam PP Nomor 7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

“Sebenarnya aturan-aturan itu sudah ada semua, tinggal kita yang harus tegas untuk melaksanakannya,” jelas Luhut.

Baca Juga:
Sri Mulyani: Kita Optimis Hadapi Perekonomian Tahun 2023

Luhut juga menegaskan kewajiban pemerintah membeli produk dalam negeri itu dilakukan guna mengurangi impor. Namun, ia tidak menutup kemungkinan impor untuk kondisi pengecualian.

“Belanja pemerintah wajib untuk produk dalam negeri, termasuk belanja barang dan jasa, namun jika ada impor maka hal tersebut adalah pengecualian, serta kementerian/lembaga yang mengusulkan impor harus menyampaikan kebijakan, program, dan langkah pengurangan impor tersebut hingga 2023,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut rapat koordinasi tersebut, Luhut mengoordinasikan agar Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian PAN-RB, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar menyusun peta jalan (roadmap) perbaikan ekosistem pengadaan barang/jasa.

Baca Juga:
Menjadi Pembicara di Talkshow, Wagub Bali TjokOka Sebut Pertahun Ada Kebocoran 161 Triliun

Hal itu dilakukan agar target pembelian produk dalam negeri sebesar Rp400 triliun melalui e-Katalog dan toko daring oleh pemerintah pusat dan daerah pada 2022 tercapai.

Ia juga meminta kementerian/lembaga tersebut untuk menyusun skema auto-freezing bagi produk-produk impor.

“Kementerian Perindustrian dan Kementerian Dalam Negeri agar mempercepat pembentukan Tim P3DN/BBI pada seluruh pemda untuk memastikan belanja produk/jasa dalam negeri sebesar minimal Rp200 triliun,” kata Luhut yang juga Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Selain itu, Luhut meminta Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, dan LKPP menyusun aturan insentif dan disinsentif untuk produk dalam negeri dan mengurangi pembelian produk-produk impor.

Baca Juga:
Gubernur Khofifah Resmikan 25 Unit Rumah Hunian Bagi Warga Terdampak Bencana Di Trenggalek

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *