Trenggalek, Kanaltujuh.com –
Salah satu tokoh masyarakat Trenggalek Mulyadi menyampaikan bahwa dirinya kurang sependapat dengan pernyataan dari Ketua Fraksi PKB Sukarodin yang menyebut bahwa orang Trenggalek lebih merasa bangga belanja diluar daerah.
“Secara pribadi saya kurang sependapat dengan statemen dari Sukarodin, menurut saya tidak ada orang Trenggalek yang merasa bangga ketika belanja diluar daerah,” kata Mulyadi melalui sambungan telepon, Senin (24/4/2022).
Mulyadi mengatakan yang menjadi alasan orang Trenggalek lebih suka belanja diluar daerah karena fasilitas atau ketersediaan barang yang diinginkan atau dibutuhkan oleh warga, tidak tersedia di Kabupaten Trenggalek.
Oleh karena itu menurutnya agar fasilitas dan ketersediaan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat itu tersedia, maka hal itu menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan kemudahan pada para investor.
Salah satu kemudahan yang harus diberikan pemerintah terhadap para investor sebutnya terutama soal pemberian izin usaha.
“Investor jika ingin masuk ke Trenggalek jangan dipersulit dengan perizinan yang rumit. Kalau proses perizinannya dipersulit, siapa investor yang mau ke sini, ndak ada itu,” tuturnya.
Dengan adanya budaya orang Trenggalek lebih memilih berbelanja ke luar daerah, hal ini sebutnya menjadi tanggung jawab pemerintah agar lebih jeli melihat apa yang dibutuhkan warga Trenggalek.
Mulyadi melanjutkan dirinya juga tidak sependapat dengan pernyataan Sukarodin yang meminta agar Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) meningkat di Kabupaten Trenggalek maka Aparatur Sipil Negara (ASN) mengawali lebih dulu untuk berbelanja di pasar Trenggalek.
“Konsep seperti itu hanya sementara saja. Tapi kalau barang yang dibeli itu gak ada, ngapain harus beli,” ujarnya.
Lebih jauh Mulyadi mengatakan yang menjadi kendala LPE belakangan ini sulit meningkat, karena tak adanya ketersediaan barang yang dibutuhkan masyarakat dan pada akhirnya berimbas pada sepinya pengunjung di pasar.
Ia lalu mengambil contoh kenapa pasar pon setelah dibangun justru malah sepi pembeli. Menurutnya hal ini karena pedagang tidak memiliki modal untuk menyediakan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat.
lebih parahnya lagi kata dia pengunjung yang akan masuk pasar pon sudah dikenakan biaya parkir.
“Itu kendala sekali, itu kan pasar rakyat ya, kecuali itu punya mall (milik investor). Pasar rakyat dibuat seperti itu siapa yang mau masuk,” terangnya.
Ia lalu menyampaikan ketika kondisi pasar pon Trenggalek saat ini tidak bisa jalan, maka harus ada kebijakan dari pemerintah daerah.
“Ya lapor ke pemerintah pusat, berhubung pasar ini tidak jalan, agar bisa jalan, maka harus diambil kebijakan gini, gini gitu,” sarannya.
