Kanaltujuh.com –
Pemerintah Italia menyatakan tidak akan bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keputusan itu diambil karena dinilai bertentangan dengan ketentuan konstitusi negara tersebut.
Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani kepada Sky TG24 News, Rabu, menjelaskan terdapat hambatan konstitusional yang membuat negaranya tidak bisa menjadi bagian dari organisasi tersebut.
Meski demikian, Italia menegaskan tetap siap berkontribusi dalam upaya pemulihan kawasan Timur Tengah.
Piagam Dinilai Tak Sesuai Konstitusi
Pernyataan serupa sebelumnya disampaikan Perdana Menteri Giorgia Meloni. Kepada Rai News bulan lalu, Meloni mengatakan Italia bahkan tidak dapat ikut dalam penandatanganan Piagam Dewan Perdamaian karena ketidaksesuaian aturan.
Menurutnya, Piagam Dewan Perdamaian tidak sejalan dengan Pasal 11 Konstitusi Italia. Aturan tersebut hanya memperbolehkan pengurangan sebagian kedaulatan negara kepada organisasi internasional jika terdapat kesetaraan antarnegara untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan.
Pemerintah Italia menilai ketentuan tersebut belum terpenuhi dalam pembentukan Dewan Perdamaian.
Dibentuk untuk Konflik Gaza
Sebanyak 19 negara telah menandatangani Piagam Dewan Perdamaian di sela Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, pada 22 Januari lalu. Organisasi itu dibentuk untuk mendorong penyelesaian damai konflik di Jalur Gaza.
Amerika Serikat menyebut beberapa negara lain juga telah menyusul bergabung.
Pertemuan tingkat kepala negara pertama Dewan Perdamaian dijadwalkan berlangsung di Washington DC pada 19 Februari mendatang. Agenda utama diperkirakan membahas penggalangan dana rekonstruksi Gaza.
Belum dipastikan apakah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan menghadiri pertemuan tersebut
