Kanaltujuh.com –
Dosen ilmu politik dan studi internasional di Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, mengungkapkan bahwa keputusan Mahfud Md untuk mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dianggap sebagai pukulan berat bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Rencana mundurnya Mahfud ini merupakan bentuk mosi tak percaya terhadap independensi, netralitas, termasuk kredibilitas pemerintahan,” kata Khoirul dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/01/2024).
Menurutnya, mundurnya Mahfud mencerminkan ketidakpercayaan terhadap independensi, netralitas, dan kredibilitas pemerintahan Jokowi.
“Ia secara kritis menyerang pilihan-pilihan kebijakan dan komitmen kerakyatan pemerintahan Jokowi. Sikap kritis Mahfud itu merepresentasikan sikap PDIP yang saat ini juga semakin keras kepada Jokowi,” katanya.
Khoirul menyatakan bahwa langkah ini dapat membuka peluang untuk konsolidasi elektoral menjelang Pemilihan Presiden 2024.
“Jika Mahfud masih berada di posisi pemerintahan saat ini, ia akan terkungkung oleh tanggung jawab jabatan dan terbatasi oleh protokoler,” katanya.
“Salah satu caranya, Mahfud memang sebaiknya membebaskan diri dari tanggung jawab lain dan harus benar-benar fokus pada Pilpres, supaya tak menyesal nantinya,” ujarnya.
Khoirul juga menilai bahwa langkah Mahfud dapat menjadi strategi untuk memperkuat posisi politiknya menjelang pemilihan tersebut.
“Itu merupakan tanda lampu hijau. Bahkan mungkin keputusan itu yang ia tunggu-tunggu pasca mencermati sikap, posisi, dan basis argumen Mahfud dalam debat cawapres yang lebih mewakili karakter kuat oposisi ketimbang menjadi bagian dari pemerintahan itu sendiri,” ujarnya.
