Surabaya, Kanaltujuh.com –
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Piagam Penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI atas Peranan Sebagai Pembina Pemberdayaan Masyarakat Perhutanan Sosial Provinsi Jawa Timur.
Piagam penghargaan diserahkan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian LHK RI, Bambang Supriyanto pada Rapat Koordinasi Sinergitas pasca persejutuan perhutanan sosial pengembangan integrated Area Development Perhutanan Sosial di Provinsi Jawa Timur, di Shangri-la Hotel Surabaya, Selasa (28/12/2021).
“Balai Perhutanan Sosial kalau bisa dipindah ke Jawa Timur karena di sini terbukti suport bupati untuk program perhutanan sosial luar biasa, karena SK Perhutanan Sosial terbanyak sepulau Jawa dan Bali ada di Jatim 50,9%,” ujar Gubernur Khofifah.
“Ketika ada program kehutanan sosial, saya minta pada Dinas Kehutanan nyekrup dengan perkebunan, karena saya melihat permintaan kopi sangat luar biasa, maka bersama kepala BI dan Kepala OJK berkunjung ke pusat penelian kopi dan kakao Indonesia di Jember dan minta Kepala Puslit pak Agung untuk melakukan penelitian guna memetakan kira-kira daerah mana saja di Jatim yang berpotensi ditanami kakao,” imbuhnya.
Dari pemetaan diketahui diseluruh wilayah Jatim yang berpotensi untuk ditanami kopi dan kakao seluas 500 ribu hektare.
“Sudah dipetakan mana daerah yang cocok untuk kopi jenis robusta dan mana daerah yang cocok kopi jenis arabika dan juga kakao, berapa budget yang disiapkan untuk sekian hektarnya, berapa jumlah SDM, hingga pasca panen pengemasan perkilonya sudah ada datanya di Puslit Kopi dan Kakao Jember,” paparnya.
Lebih lanjut, kata Khofifah, Pemprov Jatim juga sudah mengkomunikasikan dengan kelompok-kelompok pemuda produktif di setiap daerah dengan harapan terjalin partnership meningkatkan potensi sekitar hutan dengan cara tumpang sari.
“Di Dampit Malang, kopi bisa tumbuh dengan pisang bahkan hasil pisangnya bisa setinggi saya, itu sulit disertifikasi sebagai syarat ekspor, karena sertifikasi itu harus menyeluruh mulai dari lahan hingga bibitnya, padahal itu lahan tumpangsari artinya nilai tambah akan kita temukan ketika kita sudah melakukan penanaman,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian LHK RI, Bambang Supriyanto menyampaikan penghargaan ini apresiasi dari menteri untuk percepatan perhutanan sosial dari 313 ribu hektar di seluruh Pulau Jawa, sebanyak 176 ribu hektar ada di Jatim.
Ia berharap, dengan pendampingan gubernur dan bupati maka pengembangan kawasan bisa produktif namun tetap memperhatikan kelestarian hutan.
“Tahun depan program perhutanan sosial akan kita tingkatkan menjadi 523 ribu hektar, dengan program ini harapannya hutan bisa dikelolah kelompok masyarakat secara mandiri,” katanya.
