Trenggalek,kanaltujuh.com,-
Ketua Fraksi Partai Demokrat Mugianto mengatakan apa yang disampaikan Bupati Arifin tentang Pandangan Umum Fraksi- Fraksi dalam rapat paripurna sudah linear, namun menurutnya hal itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Sebenarnya antara jawaban dan pertanyaan sudah linear ya, sudah terjawab beberapa pertanyaan, akan tetapi ada hal-hal yang mungkin prakteknya di lapangan itu belum sesuai,” kata Mugianto usai mendengarkan jawaban Bupati Arifin dala rapat paripurna dengan agenda jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2023 yang digelar di gedung DPRD Trenggalek, Jumat (25/8/2023).
Ia lalu mencontohkan berbagai hal yang belum sesuai dengan praktek di lapangan yakni pada pendapat pajak maupun retribusi. Politisi dari Partai Demokrat ini mengatakan meski pemerintah telah memasang tapping box untuk mengantisipasi upaya pendapatan, akan tetapi fakta di lapangan banyak tapping box yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Oleh karena itu ia lalu menyarankan bagi OPD yang memiliki tugas dan tangungjawab terhadap peningktan pendapatan, hendaknya melaksanakan tugas secara optimal.
Selain itu kata dia mengingat keuangan daerah yang terbilang kecil yang disebabkan adanya pembayaran pokok bunga hutang sebesar 62 miliar per tahun ditambah lagi anggaran cadangan pilkada 29 miliar dan penyertaan ke PDAM 3 miliar.
“Jadi ruang viskal kita kecil sekali, makanya kita harus berupaya bagaimana meningkatkan PAD,” terangnya.
Lebih lanjut Mugianto mengatakan hampir setiap tahun Pemkab Trenggalek memberikan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi para Aparatur Sipil Negara, akan tetapi tidak umpan balik yang seimbang. “Harapan kita itu pelayanan juga akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya,” pintanya.
