Golkar Tanggapi Pernyataan Hasto Terkait Isu Bansos

Kanaltujuh.com –

Ketua DPD Partai Golkar DIY, Gandung Pardiman, menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait bantuan sosial di kantor DPD Golkar DIY.

“Ini tidak main-main, Hasto seorang Sekjen. Jangan bermulut tipis, berotak bebal, waton njeplak. Ngawur banget, selaku Ketua DPD (Golkar) DIY tersinggung saya,” kata Gandung saat ditemui wartawan di kantor DPD Golkar DIY, Kota Jogja, Senin (05/02/2024).

Menurut Gandung, pernyataan Hasto dianggap tidak berdasar dan sembrono.

Gandung menegaskan bahwa paket sembako di kantor DPD Golkar DIY merupakan inisiatif partainya dan tidak melibatkan dana pemerintah.

“Ini murni program kami yang kami biaya sendiri tidak menggunakan dana dari pemerintah. Program sembako tebus murah ini untuk membantu masyarakat dan tahap pertama kami sebarkan di lima kabupaten kota se-DIY sebanyak 100 ribu paket sembako tebus murah dan mendapatkan sambutan antusias dari warga masyarakat,” terang Gandung.

Wakil Ketua Tim Hukum Advokasi TKD Prabowo-Gibran, Saiful Bahri Belu, menambahkan bahwa pernyataan Hasto bisa dianggap sebagai fitnah, karena sembako dijual untuk mendukung kampanye dengan harga murah, didanai melalui patungan partai koalisi dan relawan.

“Ini merupakan pernyataan keliru dan mengarah fitnah, karena sembako kita bagikan tidak semata-mata gratis tetapi dijual untuk keberlangsungan kampanye kita. Kita jual dengan pasar murah sekali lagi tim hukum menyampaikan apa yang disampaikan Pak Sekjen (PDIP) keliru,” jelasnya.

“Kita jual Rp 3 ribu Rp 2 ribu untuk transportasi para relawan (dijual total Rp 5 ribu), isinya minyak kelapa dan tepung,” imbuhnya.

Hasto sendiri mengakui menerima laporan tentang bansos di kantor Golkar DIY, menduga adanya potensi penyalahgunaan untuk kepentingan politik.

“Hari ini kami menerima laporan ada bansos yang berada di kantor Golkar di DPD Yogya,” kata Hasto saat ditemui sesaat jelang debat kelima Pilpres 2024, Minggu (04/02/2024).

“Penyalahgunaan bansos untuk rakyat, untuk kepentingan elektoral itu hanya akan menimbulkan arus balik yang negatif bagi yang menyalahgunakan bansos,” kata Hasto.

Exit mobile version