Mojokerto, Kanaltujuh.com –
Aksi masiswa di Mojokerto, ricuh. Ratusan massa mahasiswa dari aliansi Cipayung Plus Mahasiswa Mojokerto Raya menggelar aksi turun jalan, Rabu (07/9/2022).
Aksi menolak kenaikan harga BBM di depan kantor Pemkot Mojokerto siang ini berlangsung panas. Itu karena mereka membakar ban dan memblokir jalan nasional By Pass Surabaya-Jombang.
Masa gabungan dari HMI, GMNI, PMII, BEM, IMM itu juga menuntut tiga pimpinan DPRD dan Sekdakot Mojokerto yang menemui peserta aksi meneken nota kesepakatan mendesak pemerintah mencabut kebijakan menaikkan harga BBM subsidi sebesar Rp 10.000.
Ketua DPRD Kota Mojokerto, Sunarto pun meneken nota yang juga berisi tuntutan menaikan Upah Minimun Regional (UMR). Demikian dengan Sonny Basuki Rahardjo dan Djunaedi Malik, kedua Wakil Ketua DPRD langsung mengiyakan permintaan tanda tangan lengkap dengan stempel Legislatif.
Awalnya, sekitar jam 09.30 WIB massa aksi melakukan long march dari terminal Kertajaya Mojokerto. Di perempatan Kenanten, mahasiswa langsung berhenti dan memblokir jalan nasional tersebut. Mereka berorasi dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Arus lalin jalur nasional tersebut pun macet. Selanjutnya, mahasiswa dengan panji-panji dan spanduk bertuliskan menentang kenaikan harga BBM ini bergerak mendatangi kantor Pemkot dan DPRD Kota Mojokerto di jalan Gajahmada.
Dalam orasinya, mahasiswa meminta pemerintah membatalkan kenaikan BBM. Mereka juga meminta wakil rakyat keluar menemui mereka. Di tengah orasi mahasiswa nekad membakar ban bekas setelah sempat terlibat aksi dorong dengan aparat kepolisian.
Tak lama kemudian, Ketua DPRD Sunarto, dan Wakil Ketua DPRD Junaidi Malik dan Sony Basuki Rahardjo beserta Sekda Gaguk Try Prasetyo turun menemui pendemo.
Ahmad Rofi’i seorang koordinator aksi mendesak agar keempat pejabat itu meneken nota kesepakatan yang disiapkan mahasiswa tentang pencabutan kebijakan menaikan harga BBM. Termasuk mendesak agar pemerintah menaikan UMR
Situasi saat itu memanas karena mahasiswa terlibat adu argumen dengan para pimpinan dewan. Ditambah adanya pengakuan seorang mahasiswa yang mengaku kena pukul petugas. Keributan pun tak terhindarkan, para mahasiswa ini nyaris adu pukul dengan petugas.
Mahasiswa mendesak agar pemerintah memberikan bantuan langsung tunai kongkrit sebagai kompensasi ini.
Hal inilah yang memicu debat kusir dengan ketua Dewan. Akhirnya, Sekwan DPRD Ruby Hartoyo menjelaskan program kerja Pemkot menyoal dampak kenaikan BBM.
“Kota Mojokerto diperkirakan mendapat kucuran Rp. 4,6 miliar untuk bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dana tersebut bakal dikucurkan ke 7.793 keluarga penerima manfaat (KPM) yang disalurkan bertahap mulai bulan ini,” katanya.
Masing-masing KPM akan menerima bantuan sebesar Rp. 150 ribu per bulan selama periode September-Desember.
”Total ada 7.793 sasaran yang akan menerima BLT BBM,” terangnya.
Dijelaskannya, setiap KPM akan menerima BLT dengan total nilai Rp. 600 ribu. Sehingga, bantuan sosial sebagai pengalihan subsidi BBM yang dikucurkan di Kota Mojokerto mencapai Rp. 4.675.800.000.
”Nanti pencairannya diberikan dalam dua kali penyaluran melalui kantor pos,” sebutnya.
Demo yang berlangsung alot selama kurang lebih dua jam itu akhirnya bubar. Mahasiswa peserta aksi ini kemudian meninggalkan kantor DPRD Kota Mojokerto. Mereka kemudian melakukan aksi unjuk rasa serupa ke gedung DPRD Kabupaten Mojokerto.
